Menkes Kaji Opsi Buka Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali membuka kemungkinan menyediakan vaksinasi Covid-19 secara mandiri tanpa dibiayai oleh anggaran negara.

Budi mengatakan rencana ini masih dalam kajian dan belum final. Namun, jika vaksinasi mandiri dibuka, maka pemerintah akan menyerahkan pengadaan kepada swasta.

"Kalau seperti ini, sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja. Pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri, yang penting, yang penting, vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM, dan datanya harus satu dengan kita," kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/1).

Budi mengatakan pemerintah sedang mengkaji beberapa cara penerapan vaksinasi mandiri. Prinsip yang dipegang pemerintah adalah bagaimana vaksinasi mandiri tidak membuat kesan orang berduit bisa divaksin lebih dulu.

Budi menyebut bisa saja vaksinasi mandiri dibuka setelah penyuntikan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik selesai. Sehingga vaksinasi mandiri digelar bersamaan dengan vaksinasi gratis kepada masyarakat umum.

Pemerintah juga mempertimbangkan untuk membatasi vaksinasi mandiri. Misalnya, vaksinasi mandiri hanya boleh dilakukan secara kolektif.

"Dengan syarat satu korporasi mau beli dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih, tidak boleh hanya level atasnya saja atau direksi saja. Mungkin itu bisa kita berikan," ujarnya.

Meski begitu, Budi kembali menekankan rencana ini belum tentu diterapkan. Pemerintah masih menimbang baik atau buruknya rencana ini.

Sebelumnya, Indonesia pernah berencana membuka vaksinasi mandiri. Pemerintah saat itu hanya akan mendanai vaksinasi bagi 30 persen warga. Sementara 70 persen warga bisa ikut vaksinasi dengan merogoh kocek sendiri.

Rencana itu menuai polemik di masyarakat, kemudian batal. Presiden Jokowi memutuskan untuk menggratiskan vaksin bagi seluruh warga Indonesia.

Belakangan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengusulkan agar pemerintah memberi akses ke pengusaha agar bisa ikut mengadakan vaksinasi Covid-19 mandiri ke masyarakat.

Vaksinasi itu diharapkan bisa menjadi tanggung jawab sosial dari perusahaan (corporate social responsibillity/CSR).