Kemenkes: Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Jalan Belum Final

Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmidzi mengatakan aturan penggunaan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai pengganti surat PCR/rapid test antigen saat melakukan perjalanan belum bersifat final.

Nadia mengatakan aturan tersebut baru berupa gagasan dan masih harus dikaji kembali oleh Kemenkes dan beberapa pihak terkait.

"Belum final untuk dijadikan syarat pelaku perjalanan, masih harus didiskusikan lebih lanjut oleh berbagai pihak," kata Nadia melalui pesan singkat, Jumat (15/1).

Nadia menyebut pihaknya masih membahas hal-hal yang mesti dipertimbangkan terkait penggunaan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat untuk orang yang hendak bepergian.

Namun, Nadia enggan menyebutkan pertimbangan apa saja yang diambil Kemenkes sehingga mengambil ide tersebut.

"Ini baru mau kita bahas, pertimbangan apa saja, kita bahas, nanti kita infokan," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana menggunakan sertifikat vaksin Covid-19 yang dimiliki para penerima vaksin sebagai ganti syarat perjalanan.

"Sehingga kalau beliau terbang atau pesan tiket di Traveloka, tidak usah menunjukkan PCR test atau antigen," kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/1).

Budi mengatakan pemberian sertifikat ini juga agar masyarakat bersedia divaksinasi. Menurutnya, pemerintah tak akan lagi menggunakan narasi sanksi dalam mengampanyekan vaksinasi.

Di masa pandemi Covid-19, syarat perjalanan orang mengharuskan surat keterangan negatif Covid-19 berdasarkan hasil test swab PCR atau rapid test antigen.