Kalsel Banjir, Greenpeace Sentil Obral Izin Tambang

CNN Indonesia | Selasa, 19/01/2021 15:17 WIB
Greenpeace Indonesia menyesalkan regulasi pemerintah malah memudahkan izin tambang saat Kalimantan Selatan dilanda bencana banjir akibat kerusakan lingkungan. Presiden Jokowi saat meninjau lokasi banjir di Kalimantan Selatan (Foto: Lukas - Biro Setpres)

General Manager Legal and External Affairs PT Arutmin Indonesia mengatakan perpanjangan kontrak usaha tambang yang didapat pihaknya sudah melalui proses evaluasi.

"Arutmin di Kalsel memang sudah mendapat perpanjangan untuk 10 tahun ke depan setelah melalui proses evaluasi teknis, administratif, lingkungan dan finansial oleh (pemerintah terkait di sektor) minerba," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menegaskan kegiatan operasional PT Arutmin selalu mengikuti pedoman AMDAL dan mempertimbangkan pengelolaan lingkungan.


Dia juga mengklaim pihaknya telah menurunkan tim di daerah lingkar tambang untuk turut membantu korban banjir Kalsel.

Infografis Banjir Kalsel dari Hulu sampai Hilir

Sementara Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk Febriati Nadira mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan pengajuan perpanjangan kontrak izin usaha.

Ia menegaskan PT Adaro selalu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan dan pertambangan yang baik. Ini termasuk terkait dampak aktivitas pertambangan untuk lingkungan sekitar.

"[Kami] Membangun fasilitas biodiesel, PLTU ultra-super critical, pembangkit listrik energi terbarukan, berpartisipasi dalam proyek pengolahan air di seluruh Indonesia, melaksanakan program pengembangan yang berkelanjutan," tuturnya kepada CNNIndonesia.com.

Febriati mengatakan Adaro juga mengimplementasikan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 dan Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2011 untuk menurunkan produksi gas emisi di lingkungan pertambangan.

Mengutip Laporan Greenpeace bertajuk "Coal Mines Polluting South Kalimantan's Water" yang diterbitkan Desember 2014, setidaknya dua pertiga dari eskpor batu bara di Indonesia diproduksi di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2008, setidaknya ada 26 izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dari 430 izin dari pemerintah daerah yang berada di Kalimantan Selatan. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia mencatat ada 480 perusahaan tambang legal di Kalimantan Selatan per tahun 2013.

Studi juga mengungkap beragam dampak yang bisa disebabkan aktivitas pertambangan batu bara terhadap lingkungan sekitar. Beberapa diantaranya seperti deforestasi, kerusakan akibat penggalian lubang tambang, polusi dan limbah tambang, hingga dampak kesehatan bagi warga dan satwa sekitar.

(fey/gil)

[Gambas:Video CNN]
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK