DPR dan Kemenag Sepakat Bentuk Panja Biaya Ibadah Haji

Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama sepakat membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2021 atau 1442 Hijriah.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi VIII bersama Kemenag yang dihadiri Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1).

"Sepakat membentuk Panja BPIH tahun 1442/2021 M," kata Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily.

Ace mengatakan pembentukan Panja bertujuan untuk memulai pembahasan mengenai asumsi dasar dan rincian komponen BPIH.

Selain itu, Ace juga mengeluhkan saat ini Indonesia belum mendapatkan kepastian terkait kuota haji tahun 2021 dari Arab Saudi. Sebab, kuota haji untuk jemaah asal Indonesia untuk pemberangkatan tahun 2021 sampai saat ini masih belum jelas.

Padahal, penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Indonesia dan Saudi tentang besaran kuota haji dilakukan pada bulan November-Desember bila berjalan normal.

Ia pun berharap Yaqut bisa terus berkomunikasi secara intensif dengan Kerajaan Arab Saudi terkait kepastian mengenai pemberangkatan jemaah haji tahun 2021 ini.

"Segera disampaikan dan ditindak lanjuti. Termasuk soal pembiayaannya," kata dia.

Ace mengatakan pihaknya belum bisa memperkirakan berapa biaya dan komponen penunjang lain yang harus disiapkan oleh pemerintah menghadapi musim haji 2021.

"Karena kita enggak bisa bahas secara teknis jika belum ada soal MoU, berapa jumlah kuota, termasuk dengan otoritas. Kita belum ada kepastian. Kita ga bisa mengira berapa konsumsi dan lain-lain," kata Ace.

Tak hanya itu, Ace mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait ketersediaan vaksin virus corona bagi para jemaah haji 2021. Ia berharap vaksin corona bisa diprioritaskan bagi jemaah yang akan berangkat haji tahun 2021 ini.

"Dan kita tau vaksin Sinovac tak boleh di atas usia 50 tahun. Jemaah haji kita sebagian besar di atas 60 tahun. Misalnya minta dicarikan solusi apakah menggunakan vaksin lain. Ini akan kita bahas dalam rapat Panja," kata dia.