NasDem Minta KPK Pantau Penambahan Anggaran Vaksin Sinovac

Wakil Ketua Komisi III DPR fraksi NasDem Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut turut tangan mengawasi penggunaan anggaran program vaksinasi virus corona (Covid-19).

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi IX, Kamis (14/1) Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah mengajukan anggaran pengadaan vaksin Sinovac ke Kementerian Keuangan sebanyak Rp20,9 triliun.

"Anggaran untuk menanggulangi Covid-19 ini besar sekali, karenanya KPK harus benar-benar mengawasi, jangan sampai nanti jadi masalah di kemudian hari," kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (15/1).

Politikus Partai NasDem itu menyatakan anggaran untuk pengadaan vaksin tersebut patut diwaspadai lantaran bisa menjadi sasaran bagi para koruptor. Oleh sebab itu, Sahroni meminta agar KPK meningkatkan pengawasan terkait pengadaan vaksin.

"Diikuti terus seluruh prosesnya, dipastikan semuanya clear dan wajar, dan yang pasti, pengawasan yang tak main-main. Soalnya ini soal hidup mati rakyat," ujarnya.

Menkes Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengajukan anggaran pengadaan vaksin corona buatan perusahaan China, Sinovac. Total anggaran yang diusulkan kepada Kementerian Keuangan mencapai Rp20,9 triliun.

"Anggarannya sudah ada, kami masukkan, tapi itu baru sekitar Rp20,9 triliun. Usulan anggaran baru ini hanya untuk Sinovac saja karena memang yang lainnya waktu itu angkanya belum sempat masuk dari Bio Farma," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1).

Secara keseluruhan, lanjutnya, Kementerian Keuangan telah memberikan perkiraan anggaran program vaksinasi covid-19 ini, yakni sebesar Rp66 triliun hingga Rp75 triliun.

Kisaran dana tersebut bergantung pada jatah vaksin covid-19 gratis yang diterima Indonesia dari Global Alliance for Vaccine and Immunization (Gavi) COVAX Facility.