Kemenag Targetkan Perkuliahan UIII Mulai September 2021

Kementerian Agama menargetkan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dibuka dan mulai melaksanakan kegiatan perkuliahan pada September 2021. Saat ini pembangunan masih dilakukan.

"Pembangunan kampus Universitas Islam Indonesia Internasional (UIII) terus dikebut. Kemenag menargetkan kegiatan perkuliahan dimulai September 2021," kata Dirjen Pendidikan Islam Ali Ramdhani dalam keterangan resminya, Jumat (22/1).

Ali mengatakan pembangunan kampus UIII melibatkan banyak pihak sehingga diupayakan lekas rampung. Kemenag, kata dia, sebagai lembaga eksekutif memerlukan dukungan dari DPR khususnya terkait anggaran.

"Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami mohon dukungan dari pihak DPR RI, sebagai lembaga eksekutif, terkait dukungan anggaran pembangunan kampus UIII," ujar Ali.

Ali mengatakan Kemenag berencana membangun kawasan madrasah terpadu di kompleks pembangunan Kampus UIII.
Ia mengatakan pembangunan kawasan madrasah terpadu meliputi pembangunan gedung Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah Negeri.

"Yang tentu saja memiliki tingkat keunggulan yang baik dan itu diharapkan akan menjadi etalase dunia Pendidikan Islam yang mencoba menyapa masyarakat, mengarahkan masyarakat pada ruang-ruang keislaman dengan warna Rahmatan Lil 'Alamin," kata Ali.

Perencanaan pembangunan kampus UIII sendiri dilakukan sejak tahun 2016 yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian UIII pada 29 Juni 2016. Termasuk dalam salah satu proyek strategis nasional (PSN).

Presiden Jokowi meresmikan pembangunan UIII pada pertengahan tahun 2018 lalu. Pembangunan kampus dengan dana Rp3,5 Triliun itu diharapkan Jokowi menjadi kampus rujukan dan pusat kajian peradaban islam.

Belakangan ini, pembangunan Kampus UIII menuai polemik terkait kepemilikan lahan. Anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia, Frederik Ndolu menggugat 13 pihak, termasuk Menteri Agama, dan Dirut RRI soal lahan UIII ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Frederik menilai lahan yang dipakai pemerintah membangun UIII merupakan aset milik RRI. Dia menilai kebijakan itu melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara.