Jakarta, CNN Indonesia --
Pandemi virus corona (Covid-19) memperburuk krisis lahan pemakaman di Ibu Kota. Lonjakan jumlah orang meninggal di tengah pandemi, berbanding terbalik dengan jumlah lahan makam yang tersedia.
Pemprov DKI sendiri telah menyediakan lahan makam khusus Covid-19, yakni TPU Pondok Ranggon, TPU Tegal Alur, TPU Srengseng Sawah, dan TPU Bambu Apus.
Empat TPU di antaranya telah penuh dan hanya menerima pemakaman tumpang. Selain lokasi di atas, Pemprov berencana membuka lahan baru, seperti di TPU Rorotan, TPU Dukuh, TPU Semper, dan TPU Joglo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kota Jakarta sebagai salah satu wilayah terparah penyebaran Covid-19, pemakaman jenazah dengan protap Covid-19 pernah terjadi lebih dari seratus orang dalam 24 jam.
Menurut data dari laman corona.jakarta.go.id, dalam 2 pekan terakhir ada 1.372 jenazah yang dimakamkan dengan prosedur Covid-19. Jika di rata-rata, terdapat 98 pasien positif maupun suspek yang meninggal dalam sehari.
Tak hanya menyiapkan lahan baru, Pemprov juga mulai mengizinkan jenazah positif maupun suspek Covid-19 dimakamkan di luar TPU khusus tersebut. Namun lahan-lahan baru yang disediakan relatif cepat terisi oleh jenazah Covid-19.
Ketersediaan lahan makam yang terus berkurang membuat pemakaman tumpang menjadi pilihan.
Ketua Bidang Dakwah dan Masjid PBNU K.H Abdul Manan Ghani mengatakan pemakaman tumpang tidak menjadi masalah dalam syariat Islam. Manan menyebut makam tumpang menjadi hal lumrah di Makkah, Arab Saudi.
"Justru yang tidak boleh itu dikasih batu (nisan) pada pemakaman, karena nanti kesulitan jika ada pemakaman baru yang akan ditumpangkan," kata Manan kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
Romo Sridanto Aribowo dari Keuskupan Agung Jakarta menyebut pemakaman tumpang tak dilarang dalam perspektif Katolik. Menurutnya, pemakaman tumpang diperkenankan asalkan masih satu keluarga.
"Dalam tradisi gereja Katolik, sangat dimungkinkan [makam tumpang], biasanya karena lahannya terbatas, tentu saja ada aturan, misal, pemakamannya satu keluarga," kata Sridanto.
Selain metode tumpang, kremasi pun bisa jadi alternatif di tengah krisis lahan makam di Jakarta.
Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengatakan, potensi penularan Covid-19 pada jenazah yang dikremasi akan menjadi lebih kecil dibanding dengan yang dikuburkan.
Namun proses pengkremasian juga perlu diperhatikan. Sebaiknya kremasi dilakukan menggunakan oven, tidak dengan cara dibakar sehingga menimbulkan asap.
"Tentu lebih kecil (efek penularan) jika dikremasi, sebaiknya pakai oven agar tidak ada asap," tuturnya.
Sridanto menyebut jenazah umat Katolik juga bisa dikremasi saat ini. Sebelum konsili Vatikan kedua, kremasi dilarang karena dianggap tidak menghargai tubuh manusia.
Namun pada sekitar tahun 1980-an, Vatikan memperbolehkan kremasi pada jenazah Katolik, asalkan abu dari mendiang jenazah dilakukan secara hormat.
"Yaitu abunya tidak boleh ditaburkan atau dilarung, tapi disimpan di tempat yang disucikan seperti rumah abu [kolumbarium], atau ditenggelamkan dalam guci di dasar laut," kata Sridanto.
[Gambas:Video CNN]
Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Suhadi Sandjaja mengatakan pemakaman dalam perspektif Buddha sejatinya tidak mempermasalahkan soal penguburan atau kremasi.
"Mengenai masalah kaitannya dengan umat yang meninggal, itu tidak ada ketentuan apa harus dimakamkan atau dikremasi, boleh diantara dua itu, yang penting diperlakukan dengan baik," ujar Suhadi.
 Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo Petugas menggunakan alat pelindung diri saat prosesi Ngaben bagi jenazah korban COVID-19 di Krematorium Sagraha Mandra Kantha Santhi, Desa Bebalang, Bangli. |
Sementara Ketua Bidang Hukum dan HAM Parisada, Yanto Jaya mengatakan dalam kepercayaan Hindu, kremasi diperbolehkan. Secara filosofis, konsep pemakaman dalam agama Hindu adalah bersatu dengan alam.
"Hindu itu mengutamakan yang meninggal itu segera, dikembalikan pada api, karena manusia itu terdiri dari beberapa unsur dan salah satunya api, konsepnya bersatu dengan alam," kata Yanto.
"Hanya saja tidak semua daerah punya protap untuk melakukan kremasi, jadi akhirnya dikuburkan, memakai protokol Covid-19," ujarnya menambahkan.
Menurutnya, dalam ajaran Hindu, prosesi pemakaman jangan sampai memberatkan keluarga atau pihak yang ditinggalkan.
"Bisa saja, kalau pemerintah memutuskan pandemi berakhir, mungkin keluarga jenazah itu minta diangkat untuk dikremasi, yang penting semuanya sesuai prosedur," katanya.
Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan baik kremasi maupun pemakaman dengan penguburan hampir sama potensi penularannya dari segi medis.
Dicky juga mewanti-wanti opsi kremasi bagi jenazah Covid-19. Menurutnya, dalam memutuskan untuk melakukan kremasi jenazah Covid-19 harus mempertimbangkan kondisi sosial di sebuah wilayah. Jangan sampai, keputusan tersebut justru memperkeruh suasana saat pandemi.
"Di Indonesia, kremasi bukan cuma masalah apakah dia aman atau tidak, tapi kepada masalah sosial, pertentangan budaya, yang dampaknya akan berdampak pada pengendalian pandemi secara keseluruhan," kata Dicky.
Adapun Manan menegaskan bahwa Islam melarang pemakaman dengan cara membakar jenazah. Ia menolak bila jenazah muslim dibakar meskipun saat ini kondisi lahan di Jakarta menipis.
"Enggak ada, dan enggak boleh, orang Islam enggak boleh dikremasi, harus dimakamkan," ujar Manan.
Menurut Manan, Pemprov DKI bisa membuka lahan makam baru atau bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitar, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Selain itu, jenazah juga bisa dimakamkan di daerah lain.
"Kan gitu, bisa saja diatur kok untuk beli lahan makam di mana untuk warga Jakarta. Yang jelas tidak ada hukum pengkremasian. Orang Islam gak boleh dikremasi," katanya.
Dibungkus Plastik dan Peti
Jenazah Covid-19 membutuhkan penanganan khusus dari pihak rumah sakit. Keluarga atau kerabat tak diizinkan untuk ikut mengurusi jenazah.
Kementerian Kesehatan sendiri telah mengeluarkan Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Covid-19. Dalam pedoman tersebut, pemulasaran jenazah saat masa pandemi Covid-19 dilakukan oleh pihak rumah sakit.
Jenazah baik itu suspek Covid-19 atau positif, diharuskan dimakamkan dengan protokol pemakaman Covid-19.
Pertama, jenazah di semprotkan disinfektan, dibersihkan dengan cara dimandikan, lalu dibalut dengan plastik, baru dipakaikan kain kafan untuk jenazah muslim, atau pakaian yang rapi dan sopan untuk jenazah kristiani, hindu, dan buddha.
Tidak berhenti sampai di sana, jenazah juga kembali dimasukkan ke dalam plastik kedap air. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penularan Covid-19.
Untuk jenazah muslim, kata Putri, petugas pemulasaran langsung melaksanakan salat jenazah setelah proses pengkafanan selesai. Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam peti.
Proses memandikan, mengkafankan, hingga merias jenazah dilakukan petugas khusus dari masing-masing rumah sakit. Setidaknya ada tiga sampai empat orang untuk mengurus jenazah Covid-19.
Setelah selesai dibersihkan, jenazah kemudian dibalut dengan plastik rapat. Hal ini dilakukan agar tidak ada cairan maupun airbone yang berpotensi menularkan Covid-19.
Jenazah kemudian dikafankan untuk Muslim atau dikenakan pakaian untuk jenazah Protestan, Katolik, Hindu, maupun Buddha.
"Ada juga RS yang tidak membalut dengan plastik wrap, tapi setelah dikafankan atau dipakaikan baju, segera dimasukkan ke dalam kantong jenazah kedap air," kata Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal RSUP Persahabatan, Putri Dianita.
Petugas Administrasi Pemulasaran Jenazah RSPI Sulianti Saroso, Sahrul Huda menyebut beberapa rumah sakit juga membungkus peti jenazah dengan plastik barang untuk memastikan tak ada setitik cairan yang keluar dari jenazah. Peti kemudian dikencangkan dengan paku, atau sekrup.
Bersama rekannya, Sahrul mengaku setidaknya melakukan pemulasaran jenazah satu kali sehari. Saat kasus Covid-19 meningkat, bisa dua sampai tiga jenazah dalam sehari.
"Hampir setiap hari ada pemulasaran jenazah (positif Covid-19)," kata Sahrul.
Sahrul dan rekannya juga mendokumentasikan proses pemulasaran jenazah untuk diberikan kepada pihak keluarga yang meminta. Dokumentasi tersebut bisa berupa foto atau video.
"Kita berikan, kemudian kita hapus, mereka jelas ingin melihat keluarganya untuk yang terakhir," ujarnya.
Sahrul menyebut saat awal pandemi Covid-19, terdapat beberapa keluarga yang meminta pemakaman secara biasa, tanpa protokol Covid-19. Namun, setelah kasus melonjak, pihak keluarga tak ada lagi meminta pemakaman nonCovid-19.
"Setelah ke sini-sini, enggak ada lagi yang keberatan dengan protokol Covid-19," kata Sahrul.
