JK Dorong Pemerintah Realisasi Vaksinasi Covid-19 Mandiri

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Jusuf Kalla atau JK, mendorong pemerintah segera merealisasikan wacana pelaksanaan vaksinasi infeksi virus corona (Covid-19) secara mandiri.

Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri itu bisa membantu mempercepat program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah.

Dia pun menilai, pemerintah tidak mungkin bisa mencapai target herd immunity dalam setahun, tanpa bantuan pihak swasta.

"Kita mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, karena ini akan mempercepat vaksinasi. Bila mau diselesaikan dalam waktu 1 tahun, maka dibutuhkan vaksin setidaknya 1 juta per hari dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja," ungkap JK dalam keterangan tertulis, Jumat (29/1).

JK menerangkan, vaksinasi Covid-19 mandiri ialah program di mana perusahaan swasta melaksanakan vaksinasi sendiri untuk karyawannya.

Apabila hal tersebut dilakukan, lanjut JK, maka perusahaan yang telah melaksanakan vaksinasi mandiri bisa kembali bekerja secara normal dan segera mampu memulihkan ekonomi.

Menurut dia, vaksinasi Covid-19 mandiri juga dapat meringankan beban pemerintah dalam hal pemberian vaksin ke masyarakat.

"Jadi vaksinasi mandiri atau gotong royong ini termasuk membantu orang orang tidak mampu juga. Katakanlah pabrik rokok karyawannya sampai 25 ribu kalau vaksinnya ditanggung perusahaan, itu artinya gratis juga dan meringankan beban pemerintah dan rakyat," ujar Wapres ke-10 RI itu.

JK pun meminta pemerintah belajar dari pengalaman pelaksanaan tes usap atau swab test yang sempat hanya sebatas dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

Menurutnya, waktu untuk memperoleh hasil dan biaya tes usap menjadi lebih cepat dan murah ketika pemerintah juga memberikan kewenangan pelaksanaan pada pihak swasta.

"Ketika pihak swasta diperbolehkan ikut melakukan swab test, hanya dalam waktu delapan jam hasilnya bisa diketahui dengan biaya yang lebih murah," tutur JK.

Berikut 7 vaksin Covid-19 yang akan diedarkan di dalam negeri berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan. (CNN Indonesia/Timothy Loen)

Pemerintah masih menyiapkan aturan vaksin mandiri bagi perusahaan dan swasta hingga saat ini.

Tujuannya, untuk mempercepat program vaksinasi dan tercapainya target kekebalan kelompok alias herd immunity di tengah pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pertimbangan menempuh kebijakan vaksin mandiri sesuai keinginan pengusaha.

"Banyak dari pengusaha sampaikan, pak bisa tidak vaksin mandiri? Ini baru akan kami putuskan karena perlu untuk dipercepat," jelas Jokowi, Kamis (21/1).