Ahli Sentil Jokowi soal PPKM: Sejak Awal Rencana Enggak Benar

Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair), Windhu Purnomo menilai sejak awal pemerintah keliru dalam mengimplementasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mengatasi pandemi Covid-19.

Pasalnya menurut dia, alih-alih membatasi aktivitas demi menekan laju penyebaran virus corona (SARS-CoV-2), PPKM yang ada justru lebih longgar dibanding Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Itu sebab kebijakan PPKM yang diterapkan sekalipun sampai dua jilid tersebut, tak bakal efektif mengerem laju penularan Covid-19.

"Ini seakan-akan bahwa pelaksanaan PPKM tidak benar ... Padahal ya sejak awal rencananya juga udah enggak benar," terang Windhu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (1/2).

Penjelasan Windhu itu disampaikan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut PPKM tak efektif menekan kasus Covid-19. Padahal menurut Windhu, bukan PPKM yang tak berfungsi baik melainkan perencanaan penanganan pandemi yang tidak tepat sedari awal.

"Jadi harus sadar dulu [presiden] kalau itu kebijakan setengah hati, cuma main-main, hanya nama doang," sambung Windhu.

Windhu pun menunjukkan pelbagai kelonggaran yang justru diberikan selama masa PPKM di Jawa dan Bali. Beberapa di antaranya pembukaan sektor non-esensial seperti mall yang justru diperpanjang hingga pukul 20.00 WIB.

Selain itu, arus mobilitas masyarakat juga tidak dibatasi.

"Kalau kita ngomong pembatasan kegiatan, maka harus betul pembatasan kegiatan. Tapi ini kan tidak. Boleh berjalan asal sampai jam 7, jam 8. Orang bepergian boleh asal tesnya negatif, jadi enggak ada bedanya pembatasan dan tidak," tegas Windhu.

Lebih lanjut, Windhu mengatakan, sebetulnya sudah terlambat jika ingin menerapkan opsi pembatasan mobilitas masyarakat pada bulan ke-11 pandemi Covid-19.

Karena idealnya, kebijakan pembatasan tersebut ditempuh pada awal pandemi, yakni sekitar Maret hingga Juni 2020 lalu. Ia meyakini jika saja kala itu pemerintah serius menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat, maka kasus Covid-19 tidak akan bertambah pesat seperti yang kini terjadi.

"Tapi kan yang kita terus bicarakan saat itu adalah keseimbangan ekonomi dan kesehatan, kalau mau menangani pandemi ya nggak bisa bicara ekonomi, yang didahulukan semestinya kesehatan, kita sudah kehilangan momentum PSBB PPKM ini," tutur Windhu.

Infografis perjalanan sejuta kasus Covid-19 di Indonesia. (CNN Indonesia/Fajrian)

Ia menyarankan, yang saat ini bisa dilakukan pemerintah adalah menggiatkan upaya penelusuran kontak erat Covid-19 demi mempercepat temuan kasus di masyarakat.

Kemudian, pemerintah juga harus kembali pada sektor utama penanganan pandemi Covid-19 yakni kesehatan--dengan sementara waktu mengesampingkan masalah ekonomi dan sosial-politik.

"Jadi PPKM, PSBB, itu sudahlah kita sudah kehilangan momentum. Jadi kita kembali ke pakem standar penanganan pandemi, yaitu testing-tracing masif, kedua, jadikan sektor kesehatan sebagai lead, sebagai titik awal penanganan pandemi," pungkas Windhu.