ANALISIS

Siasat Amburadul Pemerintah Berbuah Sejuta Kasus Covid-19

CNN Indonesia | Kamis, 28/01/2021 11:48 WIB
Ketiadaan rencana penanganan pandemi, kebijakan berubah-ubah hingga glorifikasi vaksinasi disebut jadi  bagian sebab lonjakan kasus yang tak kunjung melandai. Petugas mengenakan APD membawa peti berisi jenazah dengan protokol Covid-19 di TPU Srengseng Sawah, Jakarta, Kamis (21/1/2021). (Foto: ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)
Jakarta, CNN Indonesia --

Para epidemiolog membeberkan ketiadaan rencana penanganan pandemi Covid-19, kebijakan yang berubah-ubah hingga glorifikasi yang tak perlu, menjadi pangkal soal tak kunjung terkendalinya penyebaran infeksi virus corona di Tanah Air.

Buah dari semua itu, laju penyebaran Covid-19 di Indonesia pun belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Bahkan kasus positif Covid-19 di Tanah Air telah menembus 1.012.350 orang per Selasa (26/1).

Salah satu sebab misalnya, diungkap epidemiolog asal Universitas Indonesia Pandu Riono. Ia mengatakan lonjakan kasus Covid-19 tersebut akibat pemerintah yang sejak awal tidak serius menyusun rencana menghadapi pandemi.


"Bayangkan, negara yang begitu besar, ada sistem pemerintahan, ada Bappenas, ada kementerian-kementerian, ada DPR, tapi kita enggak punya rencana atau plan sama sekali," ujar Pandu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (26/1).

Pandu menjelaskan, salah satu rencana yang harus dipunya pemerintah adalah mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan 3T berupa testing, tracing, dan treatment. Tapi selama ini menurutnya pemerintah justru terkesan abai akan hal tersebut.

Ia juga menilai selama ini pemerintah salah langkah menghadapi pandemi, lantaran kebijakan penanganan wabah dijalankan beriringan dengan pemulihan ekonomi. Padahal, menurut Pandu, kedua hal tersebut tidak bisa dilaksanakan beriringan.

"Masalahnya kalau mengatasi pandemi ya prioritaskan mengatasi pandemi, tapi bukan berarti kalau kita mengatasi pandemi kita melupakan ekonomi," ujar dia.

Pandu pun mengkritik pemerintah yang menangani pandemi dengan membuat sejumlah lembaga ad hoc seperti satuan tugas hingga Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Ia berpendapat, seharusnya penanganan pandemi bisa dilakukan tanpa perlu membuat banyak lembaga ad hoc. Pandu menilai keberadaan lembaga-lembaga ad hoc itu justru tak dibutuhkan, dan pemerintah bisa bekerja sesuai komando presiden.

"Semua kementerian harus langsung menangani dan dikoordinasikan oleh kementerian koordinasi dan dipimpin langsung oleh bapak presiden, baru kita lebih optimal dan efektif, karena kita dapat melakukan perubahan," jelas Pandu.

"Yang punya wewenang kan masing-masing kementerian, bukan satgas, gugus tugas, mereka cuma bisa ngomong aja, tapi untuk eksekusi enggak bisa," imbuh dia lagi.

Berdasarkan laman worldometer, sejuta kasus positif tersebut membuat Indonesia kini menempati posisi ke-19 daftar negara dengan jumlah kasus positif terbanyak di dunia. Bahkan, Indonesia merupakan negara ASEAN satu-satunya dalam daftar tersebut.

Berlanjut ke halaman berikutnya...

Lonjakan Kasus dan Glorifikasi Vaksinasi

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK