Khofifah Ikut Komando Luhut, PPKM Diklaim Efektif di Surabaya

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengaku akan mengikuti arahan pemerintah pusat soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), meskipun Presiden Joko Widodo menilai PPKM tak efektif menekan laju penularan Covid-19.

Khofifah mengatakan pihaknya telah mengikuti rapat kordinasi dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh Jawa-Bali, pada Minggu (31/1) malam.

Dalam rapat tersebut, kata Khofifah, seluruh Forkominda diinstruksikan untuk mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan terkait PPKM.

"Seluruh Forkopimda di 77 kabupaten/kota, di tujuh provinsi, langsung di dalam komando Pak Menko Marves. Ada Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, Menkes, Menteri Agama," kata Khofifah, Senin (1/2).

Khofifah mengajak seluruh pihak dan masyarakat untuk bersama-sama berusaha dalam menangani pandemi lantaran penyebaran virus corona (Covid-19) masih belum usai hingga sekarang.

"Jadi seluruhnya, berseiring dengan berbagai ikhtiar. Yang harus terus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa hingga hari ini Covid-19 belum berhenti penyebaranya," ujarnya.

Mantan Menteri Sosial itu juga mengatakan meskipun pemerintah tengah menjalankan program vaksinasi Covid-19, bukan berarti masyarakat bisa melonggarkan protokol kesehatan pencegahan virus corona.

"Menyampaikan kepada seluruh komunitas, bahwa vaksinasi jalan, tapi tetap menjaga 3M, gunakan masker dengan benar," katanya.

Foto: CNN Indonesia/Miftah Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana.

PPKM Diklaim Efektif di Surabaya

Sementara itu, Pelaksana Tugas Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana mengklaim Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) efektif diterapkan di Surabaya. Hal ini berbeda dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut PPKM tak efektif.

Whisnu mengatakan Surabaya kini telah berubah dari zona oranye atau risiko sedang, menjadi zona kuning atau risiko rendah penularan virus corona (Covid-19) karena menerapkan PPKM.

"Kalau kemarin saya ketemu Pak Wamenkes (Wakil Menteri Kesehatan), Surabaya itu sudah zona kuning. Kalau bagi Surabaya sih efektif," kata Whisnu di Surabaya, Senin (1/2).

Whisnu mengklaim dengan ada atau tidaknya PPKM, kasus Covid-19 di Kota Pahlawan sebenarnya sudah menurun. Ia menyebut wilayahnya tersebut bisa menjadi contoh penerapan PPKM oleh daerah lain.

"Artinya treatment atau kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bisa menjadi mode untuk daerah-daerah lain," tuturnya.

Menurut Whisnu, pada pelaksanaan PPKM pertama Surabaya dipilih menjadi daerah penerapan hanya karena bed occupancy rate (BOR) yang tinggi. Padahal di kategori lain Surabaya diklaim telah mengalami penurunan laju penularan Covid-19.

"Ada satu kategori yang akhirnya membuat kita ikut masuk dalam kategori PPKM ini," katanya.

Politikus PDI-P itu menyatakan terus berupaya meningkatkan kapasitas rumah sakit dan ruang perawatan isolasi dan ICU bagi pasien Covid-19.

Kendati demikian, kata Whisnu, pihaknya bakal mengikuti segala arahan dan komando pemerintah pusat apakah penerapan PPKM diperpanjang lagi atau tidak.

"Keputusan kan dari pusat kalau PPKM, mau ndak mau ya kita akan sukseskan apa pun keputusan dari pusat. Ya kita menunggu," ujarnya.

Jika pun diperpanjang lagi, Whisnu mengatakan pihaknya akan memperketat pengawasan di titik-titik yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi, seperti pasar tradisional.

"Seperti hasil rapat dengan pak Menko Marves, itu agar kita juga dirikan posko-posko di sekitar pasar tradisional karena itu titik kerumunan yang paling krusial," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mengakui kebijakan PPKM di Jawa-Bali yang digelar sejak 11 hingga 25 Januari lantas diperpanjang hingga 8 Februari tak efektif menekan laju penyebaran infeksi virus corona.

Pernyataan itu diungkapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui tayangan video yang diunggah di akun YouTube resmi Sekretariat Presiden. Pengakuan itu diutarakan Jokowi di tengah rapat bersama sejumlah menterinya beberapa waktu lalu.

"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," ucap Jokowi dalam tayangan video itu, Minggu (31/1).