Membandingkan Efektivitas PSBB Ketat Anies vs PPKM Airlangga

DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) beberapa kali dalam rangka menekan kasus Covid-19 di ibu kota.

PSBB ketat pertama kali diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada April 2020 selama dua pekan. Saat itu, PSBB diperpanjang dua kali hingga beralih ke PSBB transisi pada 4 Juni 2020 yang diperpanjang kurang lebih lima kali.

Kasus Covid-19 di DKI saat itu sempat melandai namun tak berlangsung lama.

Tiga bulan berselang, Anies kembali menerapkan PSBB ketat kedua kalinya karena kasus melonjak dan fasilitas kesehatan diprediksi membludak.

PSBB ketat jilid II pun dimulai pada 14-27 September 2020 dan diperpanjang hingga 11 Oktober 2020. Jam operasional transportasi dibatasi dan hanya 11 sektor usaha yang boleh berjalan.

Saat PSBB jilid II pada 14-27 September, ditemukan kasus positif sebanyak 16.505 kasus dengan rata-rata harian sebanyak 1.179.

Sementara pada masa perpanjangan PSBB ketat 28 September-11 Oktober ditemukan 15.636 kasus dengan rata-rata harian sebanyak 1.116 kasus.

Kondisi pandemi di ibu kota saat itu dinilai membaik, sehingga 'rem darurat' ala Anies ini dihentikan dan beralih dengan PSBB transisi. Alih-alih berkurang, kasus Covid-19 justru terus melonjak.

Terapkan PPKM

Memasuki Januari, kasus harian Covid-19 nasional meningkat hingga tembus angka 10 ribu kasus pertama kalinya pada 8 Januari 2021, tepatnya 10.671.

Merespons kasus yang terus naik, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Airlangga Hartarto akhirnya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali sejak 11 Januari 2021.

Sejumlah aturan yang tak berbeda jauh dengan PSBB pun diterapkan. Namun kasus Covid-19 di DKI justru tak menunjukkan tren pelandaian.

Terhitung sejak PPKM jilid satu 11-24 Januari 2021, ditemukan 43.693 kasus di Jakarta dengan rata-rata harian 3.120 kasus.

Infografis perjalanan sejuta kasus Covid-19 di Indonesia. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)

Pada PPKM jilid dua 25 Januari-3 Februari 2021, kasus semakin melonjak. Sebanyak 30.446 kasus ditemukan dalam 10 hari, artinya dalam sehari ditemukan 3.044 kasus.

Hal ini menunjukkan kasus Covid-19 di Jakarta lebih banyak ditemukan pada masa PPKM ala Airlangga ketimbang PSBB ketat versi Anies.

Menyikapi data tersebut, Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman menyampaikan, efek PSBB bisa terlihat melandaikan kasus karena transmisi di masyarakat belum begitu meluas, sehingga temuan kasus lebih sedikit dibanding masa PPKM.

"Kalau dibandingkan, PSBB dan PPKM, dia bisa lebih efektif karena pertama saat itu [kasusnya] belum sebesar sekarang. Kalau sekarang kan yang tidak terdeteksi kan lebih besar," ujar Dicky kepada CNNIndonesia.com Kamis (4/2).

Ia menyinggung fenomena gunung es Covid-19 yang jauh lebih besar di masa PPKM dibanding PSBB karena penularan yang lebih luas sehingga PPKM dinilai kurang efektif.

"Besar masalahnya jauh dibanding masa PSBB, yang harus kita lakukan adalah penguatan, terutama 3T," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane.

Menurut Masdalina, pada masa PSBB, transmisi di masyarakat belum meluas seperti masa PPKM. Sementara upaya tracing kala PSBB ketat dinilainya masih belum maksimal.

Di sisi lain, kegiatan non esensial yang semestinya dibatasi seperti aktivitas mal tetap dibuka sehingga potensi penularan semakin besar karena tidak ada pembatasan mobilitas.

"Jadi sebetulnya sama saja PSBB dan PPKM itu, hanya ganti istilah, padahal misinya [melandaikan kasus] sama, tapi itu [misi] di PPKM belum terlihat," tuturnya.