Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan Presiden Joko Widodo atau Menteri Sekretaris Negara Pratikno seharusnya menjawab surat yang dikirimkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dugaan rencana pengambilalihan pucuk pimpinan Demokrat.
"Ini harusnya dijawab, agar diberikan keyakinan supaya tak menimbulkan spekulasi," kata Herman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/2).
Herman mengaku tidak dapat menerima penjelasan singkat Pratikno terkait surat itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pratikno saat merespons surat tersebut mengatakan bahwa apa yang terjadi di tubuh Demokrat adalah persoalan internal partai.
Bahkan, Herman mengatakan tak seharusnya surat tersebut justru dikembalikan menjadi urusan internal Demokrat oleh Mensesneg.
"Pak Pratikno tak memberikan penjelasan sesuai yang dikirimkan surat tersebut. Bahwa kami menunjukkan ada pejabat negara di lingkaran Istana ini sebetulnya dijawab. Bukan kemudian dikembalikan bahwa ini urusan internal partai," kata Herman.
Ia berharap pihak Istana memberikan penjelasan yang komprehensif terkait surat tersebut. Ia tak ingin pernyataan yang ke luar dari pihak Istana justru pernyataan yang menimbulkan spekulasi.
"Misalnya spekulasi berarti semua ini yang disampaikan Pak Moeldoko merupakan urusan pribadi, itu kan spekulasi. Harusnya diberikan penjelasan betul gitu," kata Herman.
Demokrat sebelumnya melayangkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo, terkait isu rencana pengambilalihan paksa yang diduga melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Surat dilayangkan langsung kepada Presiden Jokowi untuk mendapat klarifikasi dari Istana.
Kemudian, hari ini Mensesneg Pratikno mengatakan Presiden Jokowi tak perlu menjawab surat tersebut karena persoalan yang disampaikan AHY merupakan bagian dari internal partai.
"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," kata dia.
(rzr/wis)