Penghargaan 21 Heroes untuk Anies dan Cibiran Tata Kota DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk dalam jajaran '21 Heroes 2021' pilihan lembaga Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI).

TUMI adalah lembaga nirlaba asal Jerman yang mendorong inisiatif kebijakan transportasi urban berkelanjutan di seluruh dunia.

Penghargaan '21 Heroes 2021' merupakan hasil kajian TUMI untuk menghargai mereka yang berhasil melakukan terobosan terkait transportasi selama 2020, terutama di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Tak hanya Anies, deretan menteri transportasi negara asing hingga Pendiri Space X dan Tesla, Elon Musk, juga masuk dalam daftar 21 orang yang diberi penghargaan tersebut.

Dari rilis yang diakses CNNIndonesia.com, Jumat (5/2), Anies masuk deretan '21 Heroes 2021' TUMI karena keberhasilannya memperbaiki transportasi kota Jakarta di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut TUMI, sejumlah pencapaian Anies adalah dengan membuat jalur sepeda sepanjang 63 kilometer, hingga menciptakan integrasi antarmoda.

"Kota ini (Jakarta) bertujuan menciptakan transportasi yang adil, terjangkau, dan inklusif bagi semua kalangan," demikian menurut penjelasan TUMI dalam keterangannya.

TUMI juga mengapresiasi langkah Anies meluncurkan bus listrik sebagai salah satu upaya mengurangi polusi udara di Jakarta.

Selain itu, TUMI menyebut, salah satu keberhasilan Anies dalam mentransformasi sistem transportasi Jakarta adalah dengan merenovasi stasiun KRL dan MRT untuk diintegrasikan dengan moda transportasi lain.

Anies mengaku penghargaan itu didapat tak lepas dari kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai pihak.

Ia mengatakan penghargaan '21 Heroes 2021' TUMI juga untuk warga yang selama ini menghidupkan transportasi publik ibu kota.

"Pahlawan sebenarnya adalah ribuan orang yang bekerja setiap hari untuk mendorong integrasi transportasi Jakarta, jutaan warga yang ikut menyukseskan dengan memilih berjalan kaki, bersepeda dan menggunakan transportasi publik. Pengakuan ini adalah buat Kita semua," kicaunya lewat akun Twitter @aniesbaswedan.

Di tengah pencapaian tersebut, Anies masih mendapat hujanan kritik akibat tata letak kota yang masih dinilai amburadul hingga sederet masalah DKI Jakarta seperti macet dan banjir.

Sejumlah komunitas sepeda di Jakarta juga tak sepakat dengan penghargaan yang diberikan kepada Anies tersebut. Mereka mengklaim jalur sepeda di ibu kota belum bisa dikatakan layak.

Bahkan menurut Ketua Tim Advokasi komunitas pekerja bersepeda Bike to Work Indonesia, Fahmi Saimima, tidak ada jalur khusus sepeda yang sesuai standar di Jakarta.

Jalur sepeda sepanjang 63 kilometer di ibu kota, katanya, hanya dibuat dari pengambilan ruas jalan raya yang dicat khusus untuk lajur bersepeda.

"Yang baru terealisasi 63 kilometer, tapi bukan disebut jalur sepeda, karena ini masih berbagi dengan jalur kendaraan lainnya, dalam artian cuma jalan raya dicat jalur sepeda," kata Fahmi.

Kritik serupa juga diungkapkan Koordinator Komunitas pesepeda Jakarta Cycling Community (JKTCC) Ario Pratomo. Ia juga tak segan menyebut tak ada jalur sepeda di Ibu Kota.

Sejumlah jalur sepeda di Jakarta, kata Ario, hanya ramah digunakan saat hari libur atau akhir pekan. Itu pun hanya menggunakan pembatas jalan atau traffic cone. Sementara kondisi jalur itu masih belum ramah untuk alat transportasi sehari-hari.

"Bisa dibilang nggak ada jalur sepeda. Jadi kalau mau naik sepeda dari rumah ke tempat kerja atau tempat lain kita harus share dengan kendaraan lain," kata dia.

Tak hanya sepeda, masyarakat DKI juga masih banyak mengeluhkan fasilitas transportasi publik ibu kota yang belum layak secara merata seperti KRL dan Transjakarta.

Meski terdapat sejumlah pembangunan transportasi baru seperti MRT Jakarta dan renovasi fasilitas angkutan umum di ibu kota, layanan operasional kereta KRL hingga bus Transjakarta masih dinilai belum maksimal dan terintegrasi.

Mulai dari kepadatan penumpang, ketepatan jadwal keberangkatan, hingga kualitas angkutan umum masih menjadi PR utama perbaikan sistem transportasi DKI Jakarta.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, bahkan sempat menyentil soal tata kelola kota DKI Jakarta yang kian amburadul pada November lalu.

Pernyataan itu ia utarakan ketika berbicara dalam acara 'Dialog Kebangsaan: Pembudayaan Pancasila dan Peneguhan Kebangsaan Indonesia di Era Milenial'.

Dalam kegiatan ini, sebanyak tiga daerah menerima penghargaan sebagai kota intelektual atau 'City of Intellectual' versi riset Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Ketiganya antara lain Semarang, Solo dan Surabaya. Sedangkan Jakarta, tak termasuk.