Kemenkumham Akan Cabut Kewarganegaraan Bupati Orient

Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Ian Siagian mengatakan pihaknya segera memproses pencabutan status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore. Ian menyebut Indonesia tak mengenal dengan kewarganegaraan ganda.

"Kita belum mengenal dwi kewarganegaraan, kalau terbukti dia sudah warga negara asing proses pencabutan bisa segera," kata Ian kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Selasa (9/2).

Ian menyatakan segala persoalan hukum terkait status kewarganegaraan Orient akan diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Namun, ia tak bisa memastikan kapan status kewarganegaraan Orient akan dicabut.

"Tanda tangan Pak Menteri kadang lama karena kesibukan," ujarnya.

Meskipun demikian, Ian menyebut keputusan pencabutan status kewarganegaraan seseorang tak bisa tergesa-gesa. Menurutnya, perlu pembuktian terkait dengan status kewarganegaraan Orient ini.

"Kalau terbukti (punya paspor lain) dicabut. Jadi mengambil keputusan tak bisa buru-buru, nasib orang," katanya.

Polemik status warga negara Orient mencuat setelah ada surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Bawaslu pada 1 Februari lalu. Dalam surat itu, pada intinya menyatakan Orient merupakan warga negara AS.

Orient merupakan Bupati Sabu Raijua terpilih pada Pilkada 2020. Orient maju bersama Thobias Uly. Pasangan nomor urat 2 itu diusung oleh PDIP dan Demokrat.

Orient sendiri telah angkat suara terkait status kewarganegaraannya. Orient membantah dirinya berstatus WN AS. Ia menegaskan dirinya berstatus warga negara Indonesia.

Masalah status kewarganeraan Orient tak langsung diproses Kemenkumham setelah hampir satu pekan berpolemik. Sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham tutup mulut tentang status kewarganegaraan Orient tersebut.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan upaya pihaknya menelusuri status kewarganegaraan Orient tak pernah ditanggapi Kemenkumham hingga saat ini. Bawaslu sudah beberapa kali mengirim surat ke berbagai unit di Kemenkumham, namun tak berbalas.