Rapat dengan DPR, Menkes Ungkap Alasan Insentif Nakes Nunggak

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap alasan penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes) yang masih menunggak hingga saat ini.

Hal ini disampaikan Budi usai sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar Budi terkait persoalan penyaluran insentif nakes dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).

"Kami ingin sampaikan, insentif nakes sudah terbayar sampai November. Kenapa Desember tidak dibayar, karena penagihan diajukan satu bulan sesudahnya," kata Budi.

Budi menjelaskan, penyaluran insentif bagi nakes pada Desember tertunda karena masih menunggu pencairan anggaran 2021.

"Jadi penagihan November diajukan Desember, kemudian diproses Desember dan dibayarkan. Untuk Desember karena diajukan Januari, kita masih tunggu anggaran 2021 untuk membayarkannya," imbuhnya.

Pihaknya sudah menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk mempercepat pembayaran insentif nakes yang masih menunggak saat ini.

Sementara terkait dana insentif daerah, menurut Budi, Kemenkeu sudah menyalurkannya ke seluruh kabupaten dan kota.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini berkata, pencairan insentif nakes di beberapa rumah sakit memang menjadi masalah karena tergantung dengan kebijakan masing-masing kepala daerah. Ia berencana mengalihkan agar penyaluran dana tersebut dilakukan pemerintah pusat.

"Rencana kami di 2021, melihat pengalaman seperti ini dan banyak keluhan yang masuk dari masyarakat, kami sedang diskusi dengan Kemenkeu bisa enggak dibayarkan langsung dari pusat saja, kalau pembayaran lewat daerah itu beda-beda kebijakan pembayaran dari daerahnya," katanya.

Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PAN Saleh Daulay menyinggung persoalan pembayaran insentif nakes. (Martahan Sohuturon/CNN Indonesia)

Merespons itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyebut mengubah kebijakan penyaluran insentif nakes dari daerah ke pusat bukan solusi yang tepat.

Ia mencontohkan persoalan pembayaran insentif nakes di RSUP Sintanala, Kota Tangerang, Banten bukan karena birokrasi politik di daerah.

"Kalau alasan birokrasi politik kita bisa ganti kebijakan dari pusat langsung. Tapi ini bukan, wong di Tangerang enggak pernah ada urusan dengan anggota DPRD, begitu uang masuk, mereka langsung bisa bayarkan," tuturnya.

Budi kemudian menjelaskan bahwa insentif di daerah dibayarkan pemerintah daerah dengan ditransfer Kemenkeu ke pemda.

Ia mengaku sudah koordinasi dengan Kemendagri agar kepala daerah tidak takut menyalurkan insentif tersebut.

"Tapi beberapa kepala daerah masih merasa perlu dapat persetujuan DPRD, itu yang menghambat," lanjutnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara kemudian merespons jawaban Budi tersebut. Menurutnya, Budi tidak bisa lepas tanggung jawab terkait persoalan insentif  karena berkaitan dengan anggaran kesehatan Covid-19.

Dia pun meminta Budi menyampaikan masalah penyaluran insentif nakes ini ke Presiden Joko Widodo secara langsung.

"Pak menteri kan punya atasan, ada presiden, tentu ada rapat kabinet. Jadi begini, kalau rapat itu ada koordinasi, tolong sampaikan saja dalam rapat koordinasi itu antara Menkeu, Menkes, dan Mendagri itu sampaikan dalam rapat kabinet agar tagihan ke rumah sakit dibayarkan dan termasuk insentif dibayarkan," ucapnya.

Setelah itu, Saleh menyampaikan pesan dari salah seorang nakes di RSUD Pirngadi, Medan yang baru menerima insentif untuk dua bulan yakni Maret dan April 2020.

"Dari RSUD Pirngadi Medan, saya kerja sebagai perawat pasien Covid-19, dari Maret sampai sekarang, yang kami kesalkan uang insentif kami baru dibayarkan dua bulan, Maret dan April 2020. Padahal seperti Bapak bilang, kami garda terdepan, kenapa uang insentif kami macet?" kata Saleh menyampaikan cerita nakes di RSUD Pirngadi yang ia peroleh.

Berangkat dari itu, Saleh meminta Budi langsung menginvestigasi ke rumah sakit yang telah disebutkan di Komisi IX DPR.

"Kalau pak menteri menjelaskan seakan nanti kita tampung, dari kemarin seharusnya dilakukan investigasi kan rumah sakitnya sudah disebut contohnya. Ini sampai sekarang belum juga. Ini penting supaya mereka yg kerja di sana dilindungi, kehadiran negara," kata Saleh.