Wagub DKI Sebut 10 Ribu Pedagang Terdata Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memulai vaksinasi Covid-19 tahap kedua pada Rabu (17/2). Salah satu sasaran utama proses vaksinasi adalah para pedagang pasar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan pihak PD Pasar Jaya telah mendata setidaknya 10.000 pedagang pasar di Jakarta bakal mendapatkan suntikan vaksinasi. Mereka tersebar di 153 pasar yang ada di Jakarta.

"Pasar Jaya sudah disiapkan data setidaknya 10.000 pedagang pasar dari 153 pasar yang ada di DKI Jakarta," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/2).

Pada proses vaksinasi tahap kedua, pemerintah menargetkan untuk memulainya dari ribuan pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Riza mengatakan pihak PD Pasar Jaya juga sudah mengatur mekanisme pelaksanaan vaksinasi untuk para pedagang Pasar Tanah Abang. PD Pasar Jaya juga sudah menyiapkan lantai 8 dan 12 Pasar Tanah Abang Blok A sebagai lokasi vaksinasi Covid-19.

Vaksinasi akan melibatkan sekitar 50 vaksinator dan akan memakan waktu sekitar lima hingga enam hari.

"Ya, sudah diatur sama Dirut, sudah diatur sama jajaran, sama ketua unit pasar," imbuh Riza.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan 55 ribu pedagang pasar Tanah Abang merupakan pilot project sebelum pemerintah memberikan vaksinasi terhadap pedagang pasar lainnya.

Maxi berharap, setelahnya pedagang pasar di wilayah Indonesia lainnya akan turut mengikuti program vaksinasi sebagai upaya pemerintah melawan pandemi virus corona.

Pemerintah bakal memulai program vaksinasi tahap kedua pada Rabu (17/2). Sebanyak 16,9 juta petugas pelayanan publik bakal menerima suntikan vaksin virus corona.

Kemenkes telah menetapkan kriteria kelompok petugas pelayanan publik yang menjadi penerima vaksin tahap kedua ini. Mereka di antaranya pedagang pasar, tenaga pendidik, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN).

Kemudian petugas keamanan, petugas pariwisata, hotel, dan restoran; pelayanan publik yang termasuk juga petugas Damkar, BPBD, BUMN, BUMD, BPJS, dan kepala perangkat desa. Selanjutnya, pekerja transportasi publik, atlet, hingga wartawan atau pekerja media.