Anies Belum Beri Sanksi Pedagang Pasar Tolak Vaksin Corona

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak para pedagang di pasar untuk bersedia divaksinasi Covid-19. Sebab menurutnya pasar adalah salah satu tempat yang paling banyak terjadi interaksi yang berisiko penularan Virus Corona.

Hal tersebut disampaikan Anies saat meninjau proses vaksinasi tahap kedua perdana terhadap para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/2).

"Sekarang semuanya dimulai dengan anjuran untuk vaksinasi dan mereka mendaftar. Kemudian dari situ dilakukan vaksinasi. Jadi kita pada fase ini fase mengundang dengan harapan ini bisa membantu untuk mencegah keterpaparan di tempat-tempat yang banyak interaksi orangnya," ujar Anies.

Terkait risiko penolakan divaksinasi, Anies mengaku enggan menggunakan sanksi. Ia lebih memilih untuk melakukan cara-cara persuasif.

"Ini baru awal. Wong yang bisa divaksin itu baru 1.500 [orang], jadi kalau saat ini di kita kan menawarkan," kata mantan Mendikbud tersebut.

Vaksinasi di Pasar Tanah Abang itu merupakan proyek awal (pilot project) dari vaksinasi tahap dua dari program pemerintah pusat. Rencananya semua pasar yang ada di Jakarta akan menyusul diberikan vaksin secara bertahap.

"Ini dulu sekarang. Nanti akan ada pasar-pasar berikutnya. Jakarta ada 153 pasar artinya bertahap semuanya," kata Anies.

Sejatinya, sanksi bagi penolak vaksin Covid-19 sudah tertera dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 yakni denda maksimal Rp5 juta.

Soal sanksi itu juga tercantum dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Dalam Perpres itu dijelaskan setiap orang yang telah terdata dan tidak mengikuti program vaksinasi akan dikenakan sanksi.

Ada tiga sanksi administratif yang diatur. Pertama, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Kedua, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, ketiga yaitu denda.

Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau vaksinasi Covid-19 massal bagi pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Rabu (17/2/2021). ( ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Pedagang Pasar Berebut Vaksinasi

Dalam kesempatan dan tempat yang sama dengan Anies hari ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim antusiasme pedagang pasar cukup tinggi saat menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona (Covid-19).

Selain dua pejabat negara itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga terpantau melihat proses perdana vaksinasi tahap kedua yakni bagi lansia, pelayan publik, dan pedagang pasar tersebut.

Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua hari pertama yang menyasar petugas pelayanan publik dilaksanakan di tiga titik yakni lantai 8 blok A khusus untuk pedagang, dan lantai 12 di blok A untuk pegawai PD Pasar Jaya.

"Kalau saya dengar dari teman-teman, waktu di PCR mereka [pedagang pasar] takut. Tapi begitu divaksin mereka berebut," kata Budi saat meninjau proses vaksinasi tahap kedua di Pasar Tanah Abang, DKI Jakarta, Rabu (17/2).

Sampai saat ini, Anies mengatakan jumlah pedagang yang terdaftar untuk divaksinasi hari ini ada 9.791 orang. Dari total tersebut, hanya akan ada 1.500 orang yang divaksin per harinya. Pada proses vaksinasi hari ini, setidaknya 150 tenaga medis dikerahkan di lantai 8 dan 18 Pasar Tanah Abang.

Sementara itu, Budi menargetkan pelaksanaan vaksinasi ini akan rampung dalam lima hari ke depan dengan menyasar 55 ribu pedagang pasar. Untuk itu, Budi mengaku pihaknya telah menyiapkan sebanyak 10 ribu dosis vaksin pada hari ini.

"Sementara data 55 ribu juga data awal. Kita tidak tahu berapa banyak sebenarnya yang ada. Tapi kita terbuka kok, jadi kalau memang benar kan itu ada di sini benar-benar beroperasi di sini, silakan daftar," kata Budi.

Selain pedagang pasar, pemerintah bakal melakukan vaksinasi tahap kedua terhadap total 16,9 juta petugas pelayanan publik di Indonesia.  Tak hanya itu, pemerintah juga menyasar sebanyak 21,5 juta lansia yang akan diparalelkan dengan vaksinasi pelayanan publik.

Upaya itu dilakukan guna mempercepat proses vaksinasi yang menyasar total 181,5 juta orang atau 70 persen dari penduduk Indonesia demi mengejar target kekebalan kelompok (herd immunity) atas Covid-19.