Wagub DKI Persilakan Warga Laporkan Sunat Bansos Covid-19

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga untuk melapor jika mengalami pemotongan bantuan sosial tunai (BST) Covid-19.

"Silahkan dilaporkan. Kalau ada yang melakukan pemotongan terkait BST," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/2).

Ia menjanjikan bakal menindaklanjuti jika ada laporan warga mengenai pemotongan bansos tunai.

"Pemotongan itu tidak diperkenankan apapun bentuknya, apapun alasannya, itu salah," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Koalisi Pemantau Bansos DKI Jakarta sebelumnya menemukan dugaan pemotongan dana BST warga. Besaran pemotongan dana BST itu beragam, mulai dari Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per kepala keluarga.

Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) yang tergabung dalam koalisi, Dika Moehammad mengatakan, temuan pemotongan bansos tersebut setidaknya terjadi di 18 RT di sembilan kelurahan yang tersebar di Jakarta.

Dika menjelaskan, alasan pemotongan dana BST pun beragam. Mulai dari dalih untuk dibagikan kepada warga yang tidak mendapat BST, alasan untuk pembangunan pos RW, pembelian ambulans, hingga untuk alasan pembangunan tempat ibadah.

Kendati begitu menurut dia, banyak warga yang masih takut untuk melaporkan pemotongan tersebut.

"Kebanyakan takut [melapor], terkena sanksi sosial, atau khawatir untuk [periode] berikutnya namanya dicoret [dari penerima BST]," kata Dika saat dihubungi, Rabu (17/2).

Pemerintah sebelumnya mencanangkan sejumlah program bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi Covid-19 sepanjang 2021. Salah satu program bantuan sosial tersebut yakni penyaluran BST.

Pemerintah menargetkan 10 juta warga terdampak Covid-19 di 24 provinsi di seluruh Indonesia menerima dana BST senilai Rp300 ribu per keluarga. BST pun disalurkan selama empat bulan dan program ini telah berjalan sejak Januari 2021.