Kemenkes: Vaksin untuk Vaksinasi Mandiri Beda dari Pemerintah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan jenis atau merek vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi mandiri alias gotong royong berbeda dengan vaksin yang saat ini digunakan dalam program pemerintah.

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/12758/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, terdapat tujuh jenis vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia, yakni vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech.

"Di dalam vaksin gotong royong (mandiri) vaksinnya harus berbeda dari alokasi yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah, jadi on top 18,5 juta. Dan jelas vaksinnya harus vaksin yang merek dan jenisnya berbeda dari yang digunakan pada program pemerintah," kata Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kanal YouTube Changeorg Indonesia, Kamis (18/2).

Nadia mengklaim teknis pelaksanaan vaksinasi mandiri tak akan mengganggu program vaksinasi pemerintah. Menurutnya, dari 12 ribu fasilitas nonkesehatan seperti klinik, hanya 4 ribu yang saat ini tercatat difungsikan sebagai tempat vaksinasi pemerintah.

Selain itu, proses penyuntikan vaksin gotong royong juga bakal dihelat bersamaan dengan tahapan ketiga hingga keempat saat pemerintah memulai vaksinasi pada masyarakat umum.

"Vaksin gotong royong tidak boleh menggunakan RS, puskesmas, klinik yang sudah ditunjuk sebagai faskes vaksinasi pemerintah," ujarnya.

2 Juta Pekerja

Lebih lanjut, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung itu mengalokasikan sekitar 2 juta pekerja sektor padat karya yang bakal menerima vaksinasi mandiri.

"Saya rasa jumlahnya juga tidak akan sebesar target pemerintah 181,5 juta. Swasta [mandiri] itu paling coveragenya mungkin tidak akan lebih dua juta saya rasa," kata Nadia.

Menurut Nadia, upaya itu dilakukan untuk menurunkan transmisi penularan virus corona di lingkungan kerja yang mayoritas terjadi pada industri padat karya.

Dengan upaya itu, ia berharap pemerintah dan pelaku dunia usaha mampu bersama-sama membantu Indonesia mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok.

"Pada prinsipnya pendekatan klaster yang kita inginkan," pungkas Nadia.

Nadia mengatakan program vaksinasi mandiri akan membantu pemerintah untuk fokus melakukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, lansia, petugas pelayanan publik, hingga masyarakat umum yang terdampak pandemi.

"Saya rasa kalau kita lakukan secara paralel akan lebih cepat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program vaksinasi Covid-19 mandiri bisa terlaksana apabila mendapat lampu hijau dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

Budi menyebut vaksinasi mandiri juga masih menunggu pelaksanaan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan (nakes), nakes lanjut usia, dan tenaga publik selesai. Saat ini pihaknya masih membahas dengan sejumlah pihak terkait.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau kita bisa mendapatkan persetujuan dari KPC PEN, kita bisa kemudian meluncurkan program ini (vaksinasi mandiri)," kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK RI, Kamis (11/2)