Wapres Minta Risma Permudah Administrasi Penduduk Tunawisma

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakomodasi para tunawisma yang mengalami kesulitan mendapatkan bantuan sosial (bansos) akibat masalah administrasi kependudukan.  

Hal itu disampaikan Ma'ruf usai menerima laporan Risma soal program-program Kemensos, dalam kunjungan ke Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2).

"Program Atensi (Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial) dapat menjadi salah satu program strategis untuk mengentaskan warga miskin ekstrem atau extreme poverty, yang termiskin dan termarginal dari layanan sosial dasar-akibat kesulitan akses administrasi kependudukan," kata Wapres.

Menurutnya, jaring perlindungan sosial dari Pemerintah, antara lain berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Prakerja, penting bagi warga marginal terutama saat pandemi.

"Namun, ketiadaan akses administrasi kependudukan mengakibatkan eks pemulung dan tunawisma kesulitan mendapatkan berbagai bantuan dan jaminan sosial dari pemerintah tersebut," katanya.

Ma'ruf menilai upaya penanggulangan kemiskinan tak hanya sekadar memberikan bantuan sosial semata. Menurutnya, proses pemberdayaan dan pelatihan harus dilakukan secara beriringan.

"Bagaimana memberdayakan mereka melalui upaya kreatif dan inovatif yang memang terukur. Artinya sesuai dengan kemampuan mereka dengan cara-cara yang konstruktif. Saya lihat upaya yang dilakukan Bu Menteri ini salah satu model yang terus bisa dikembangkan," tuturnya.

Selain itu Ma'ruf turut mendukung program pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di sekitar balai rehabilitasi Kementerian Sosial, yang ditujukan bagi masyarakat kelompok marginal, seperti pemulung, pengemis dan tunawisma.

Di tempat yang sama, Risma mengatakan pihaknya telah menyalurkan sebanyak 20 tunawisma untuk bekerja di perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta lainnya belakangan ini.

"Saya sangat mendukung rencana pembangunan rusunawa sebanyak 16 lokasi di 10 provinsi, termasuk di Balai Karya Pangudi Luhur Kota Bekasi ini," kata Wapres.

Ia menyebut ada 41 eks tunawisma lainnya yang akan didukung untuk disalurkan bekerja di perusahaan BUMN maupun swasta.

"Dan rencananya 41 eks pemulung nanti bisa bekerja di beberapa tempat. Di antaranya di Waskita karya, PT Krama kaya logistik dan lainnya," kata Risma.