Tunawisma Penerima Bansos Wajib Punya Alamat Panti Binaan

Tunawisma penerima bantuan sosial (bansos) wajib memiliki e-KTP dengan menjadikan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai alamatnya. Efeknya, gelandangan yang terdaftar saja yang mendapat bantuan itu.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini telah menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan perekaman identitas kependudukan bagi warga marjinal/terlantar yang sebagian besar tidak memiliki KTP ini.

Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Fathonah mengatakan perekaman e-KTP bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan, pemulung, dan anak jalanan itu agar data mereka bisa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dengan masuk ke DTKS kelompok marjinal/terlantar mampu mengakses berbagai program bantuan sosial dari Kemensos maupun bantuan dari Kementerian/Lembaga lain.

Namun untuk saat ini, hanya PMKS yang sudah berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di bawah Kemensos yang akan dibantu perekaman datanya guna dibuatkan e-KTP.

"Jadi untuk beberapa orang tidak terdeteksi alamatnya, itu alamatnya pakai alamat LKS, jadi ada surat pernyataan tanggung jawab (SPTJM) ditandatangani pihak LKS diketahui RT/RW setempat," kata Fathonah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (26/1).

"Jadi ambil bansosnya di LKS, misalnya kalau sudah punya e-KTP, dia itu pemulung binaan LKS mana, tinggal ambil ke sana," sambungnya.

Proses pendataan dan perekaman e-KTP untuk para tunawisma ini akan dilakukan bertahap. Dalam tahap pertama pada 12 Januari 2021 lalu, ada 136 orang tunawisma naungan LKS Religion Bee Entertainment (ERBE) milik Kemensos di Pondok Kelapa.

Untuk tahap kedua, Kemensos berencana melakukan pendataan tunawisma untuk LKS Swara Peduli di Bekasi.

Selain warga marjinal/terlantar yang berada di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi, warga marjinal/terlantar binaan dari beberapa LKS juga menjadi peserta dalam perekaman identitas kependudukan ini. LKS tersebut yaitu, LKS Bhakti Nurul Iman, LKS Kumala, LKS Swara Peduli Indonesia, LKS Education Religion Be Entertainment (ERBE) dan LKS Setia Kawan Raharja (Sekar).

"Targetnya semua tunawisma yang jadi binaan balai akan diupayakan dapat e-KTP supaya bisa dapat bantuan," tutur Fathonah.

Sebelumnya, Risma mengatakan kepemilikan e-KTP mutlak bagi PMKS penerima bansos.

Sebabnya, e-KTP memudahkan penyaluran dan distribusi bansos karena memiliki kepastian alamat dan data diri warga penerima bansos.

Sebanyak 136 tunawisma dari balai LKS ERBE telah dibuatkan e-KTP. Bansos kepada mereka kemudian akan diberikan langsung melalui LKS.