Janji Menkes dan Amburadul Data Covid Pusat-Daerah

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berjanji memperbaiki data kasus Covid-19 sejak awal Januari 2021. Budi menjanjikan tak ada lagi perbedaan data Covid-19 daerah dengan pusat. Janji itu ia ucapkan sepekan setelah dilantik Jokowi pada 23 Desember 2020.

Sebulan lebih janji terucap, sengkarut data Covid-19 dianggap tak kunjung selesai. Ditambah rencana data harian Covid-19 yang akan memasukkan hasil tes rapid antigen. Artinya ada tiga hasil pemeriksaan yang akan dilaporkan setiap hari: antigen, Polymerase Chain Reaction (PCR), dan tes cepat molekuler (TCM).

Sengkarut teranyar dilaporkan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dwi Oktavia melaporkan data kasus positif Covid-19 pada Kamis (18/2) bukan data total. Ia mengatakan, ada beberapa laboratorium yang kesulitan menginput data pemeriksaan spesimen sehingga tak terlaporkan ke pusat.

Ahli Epidemiologi dan Biostatistik Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan memperbaiki sengkarut data Covid-19 bukan hal yang mudah dilakukan, terutama di jajaran Kementerian Kesehatan.

Hal tersebut dikarenakan Kemenkes tidak mempekerjakan orang-orang profesional untuk mengurus data di bagian Pusat Data dan Informasi (Pusdatin Kemenkes). Kondisi tersebut telah berlangsung lama dan baru terlihat oleh publik saat masa pandemi Covid-19.

"Jadi selain membenahi sistem data yang amburadul itu, pak Menkes juga harus mengubah mindset orang-orangnya bahwa data itu penting dan menempatkan orang profesional di situ," kata Pandu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (19/2).

Menkes, kata dia, harus menyiapkan SDM profesional yang bisa mengerti dan membuat sistem pelaporan data sehingga lebih sederhana dan mudah diakses. Menurut Pandu, selama ini pelaporan data dari daerah ke pusat masih terkendala karena sistem pelaporan New All Record (NAR) yang sulit diakses.

"Jadi urusan data di Kemenkes itu harus reformasi total. Pertama menempatkan orang profesional di bidang data, kemudian mengubah sistem pelaporan data," tutur Pandu.

Birokratis

Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman turut mengomentari masalah sengkarut data Covid19. Menurutnya, pelaporan data Covid-19 terlalu birokratis dan memakan waktu. Padahal laporan Covid-19 mestinya bisa diakses real time langsung dari fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) tanpa harus melewati pelaporan berjenjang dari puskesmas tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

Pelaporan berjenjang ini menurut Dicky amat menguras waktu dan tenaga. Belum lagi dengan ketersediaan jaringan internet yang memadai di daerah untuk mengunggah data tersebut dalam sistem.

"Jadi perjalanan data ini terlalu birokratis, terlalu berjenjang, zig-zag, ditambah sistem pelaporan data yang tidak user friendly, sehingga lama terlapornya," ucap Dicky.

Sistem pelaporan berjenjang ini, menurut Dicky bisa dihindari jika setiap fasyankes di daerah kabupaten/kota bisa langsung meng-input data ke pusat tanpa harus melaporkannya terlebih dahulu ke tingkat provinsi.

Selain itu, permasalahan peng-inputan data juga terkendala NAR yang tidak user friendly sehingga menyulitkan petugas di lapangan menginput data Covid-19.

Kualitas sistem pelaporan satu data tersebut juga harus disederhanakan sehingga bisa diakses dengan mudah di desktop PC, atau handphone sekalipun.

"Formnya tidak user friendly, sehingga NAR itu gak mudah diisi. Juga gak mudah diakses, kadang malah gak bisa dibuka atau gak combine dengan laptop/desktop sederhana. Kalau user friendly harusnya bisa dibuka dengan handphone juga. Jadi inputnya agak jelimet," ucap Dicky.

Ia menyarankan agar Kemenkes menyiapkan sistem yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh petugas di fasyankes daerah kabupaten/kota. Pelaporan data juga mestinya dapat dipantau online setiap saat sehingga terlapor real time.