Pedemo Otsus Papua Tolak Rapid Test di Depan Kantor Tito

Polisi meminta para peserta aksi unjuk rasa Otonomi Khusus (Otsus) Papua menjalani rapid test di lokasi demonstrasi di depan gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (24/2). Namun, hal itu ditolak dan dianggap sebagai pembungkaman.

AKBP Budi meminta seluruh massa aksi menjalani rapid test secara bergantian. Polisi menyediakan tenaga kesehatan dan rapid test secara gratis.

"Silakan massa aksi melaksanakan rapid test terlebih dahulu agar semua yang di sini dipastikan aman dari penebaran virus," kata Budi dari mobil komando di depan Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (24/2).

Budi menyampaikan rapid dilakukan karena massa aksi terlalu banyak. Dia bilang kumpulan masyarakat maksimal dilakukan 10 orang selama PPKM Mikro.

Polisi mengklaim ingin memastikan demonstrasi ini aman. Mereka bahkan menyatakan akan melakukan tindakan tegas jika mahasiswa tak ikut aturan.

"Sebelum kami mengambil tindakan tegas, silakan mengikuti aturan," cetus Budi.

Mahasiswa Papua menolak melakukan rapid test. Mereka merasa aturan ini hanya ingin membatasi kebebasan berpendapat.

"Soal rapid test, ini kami Desember lalu menolak karena surat tugas tidak ada. Jadi, kami tolak rapid test. Ini pembungkaman ruang demokrasi orang Papua dengan alasan Covid-19," tutur orator Ambrosius Mulait.

Polisi terus mengimbau massa aksi lewat mobil komando. Namun, mahasiswa Papua enggan ikut rapid test. Mereka justru bernyanyi bersama.

"Papua bukan Merah Putih, Papua bukan Merah Putih, Papua Bintang Kejora, Bintang Kejora," teriak massa aksi.