Usai Dilantik, Gubernur Sumbar Ucap Falsafah Terkait Syariah

CNN Indonesia | Kamis, 25/02/2021 13:59 WIB
Politikus PKS Mahyeldi Ansharullah menyampaikan falsafah Minang terkait syariah setelah dilantik sebagai Gubernur Sumatera Barat. Mahyeldi Ansharullah (tengah) saat menjabat wali kota Padang, datang ke lokasi kampanye akbar untuk memberi dukungan kepada calon presiden 2019, Prabowo Subianto, di Pantai Cimpago, Padang, Sumatera Barat. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Mahyeldi Ansharullah menyampaikan falsafah Minang usai dilantik sebagai Gubernur Sumatera Barat oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (25/2).

Mahyeldi menyampaikan salah satu agenda pemerintahannya adalah menerapkan falsafah Minang yang memiliki arti "adat bersendi syariah, syariah bersendi kitab Allah".

"Kita concern, sebagaimana Sumatera Barat sebagai memiliki kearifan lokal, berfalsafahkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dan ini adalah merupakan agenda kita selanjutnya," kata Mahyeldi di Istana Kepresidenan, Jakarta.


Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menyampaikan agenda 100 hari pemerintahan. Ia berjanji akan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2024.

Politikus PKS itu juga akan berfokus menangani pandemi Covid-19 beserta dampaknya di Sumbar. Ia berharap dapat memulihkan keadaan Sumbar secepatnya.

"Penanganan Covid dan kemudian selanjutnya penguatan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, dan juga kemudahan mendapatkan modal usaha bagi UMKM," tuturnya.

Hari ini, Jokowi melantik tiga pasang gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada Serentak 2020. Salah satunya adalah Mahyeldi-Audy.

Pasangan ini diusung PKS dan PPP pada Pilkada Serentak 2020. Mereka dinyatakan menang oleh KPU usai memperoleh 726.853 suara atau 32,43 persen suara sah dan mengalahkan dua paslon lainnya.

Pilkada Serentak 2020 telah selesai. Namun, undang-undang memberi ruang bagi kandidat yang dinyatakan kalah untuk mengajukan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Pekan lalu, sejumlah sengketa pilkada telah disetop atau dituntaskan MK. Kemendagri akan melantik kepala daerah yang sudah tak punya sengketa secara bertahap.

(dhf/pmg)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK