DPRD NTT soal Kerumunan Jokowi: Bukan Diatur, Itu Spontanitas

Antara, CNN Indonesia | Sabtu, 27/02/2021 22:14 WIB
Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Emilia Nomleni menilai kerumunan Jokowi di NTT beberapa waktu lalu timbul karena spontanitas. Presiden Jokowi resmikan bendungan Napun Gete NTT. (Muchlis Biro Setpres)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) Emilia Nomleni menilai kerumunan Presiden Jokowi dan warga di Kota Maumere, Kabupaten Sikka merupakan reaksi spontanitas warga.

Menurutnya, itu membuktikan kerinduan dan kecintaan masyarakat NTT atas sosok Presiden Jokowi.

"Kerumunan warga di Maumere saat kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu itu bukan diatur, tetapi karena reaksi spontanitas dari warga setempat yang rindu akan kehadiran seorang pemimpin negara," katanya, Sabtu (27/2) dikutip dari Antara.


Menurut dia, kedatangan Presiden Jokowi ke daerah itu merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan oleh warga di daerah itu. Apalagi, kata dia, sudah dua kali ditunda kedatangannya. Bagi masyarakat di Maumere dan di Sumba, mulai dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah, kedatangan seorang pemimpin negara seperti Presiden Jokowi adalah hal yang patut dibanggakan.

"Kita memahami kondisi masyarakat dengan adanya Covid-19, tetapi tentunya Presiden dengan adanya Covid-19 ini tidak mungkin berhenti bekerja atau duduk-duduk saja, sebab ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum menyelesaikan tugasnya," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayunna mengatakan bahwa kejadian kerumunan di Maumere dan juga beberapa video di Sumba yang menunjukkan anggota paspampres jatuh akibat didorong oleh ibu-ibu, di luar dari dugaan aparat keamanan.

"Kejadian itu sebenarnya spontanitas warga berada di luar dugaan aparat. Dari video-video yang beredar kita lihat sendiri bagaimana aparat tidak bisa membendung warga yang ingin sekali melihat langsung Presiden Joko Widodo," katanya.

Politikus Golkar itu menambahkan bahwa jika berbicara soal protokol kesehatan memang melanggar. Tetapi, menurut dia, setiap orang harus melihat konteksnya bahwa kerumunan itu terjadi bukan disengaja.

"Jadi tidak ada orang yang menggerakkan untuk berkerumun dan tentu saja ini bukan salah pemda atau aparatnya yang tidak bisa mengatur warga, tetapi ini karena spontanitas warga," ujar dia lagi.

(ain)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK