Proses Panjang Kasus Kerumunan Jokowi: Politik hingga Hukum

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan perlu diadakan forum khusus (previlegiatum) untuk bisa mengadili Presiden Joko Widodo terkait kerumunan di Nusa Tenggara Timur.

Hal itu diperlukan sebab pemidanaan pada kepala negara tidak dimungkinkan karena aparat yang ditugaskan adalah bawahan dari presiden. Adapun langkah yang bisa diambil untuk mengadili Jokowi adalah melalui tindakan politik ketatanegaraan.

"Kalau untuk presiden, proses politik dulu baru proses hukum, namanya forum khusus atau previlegiatum," kata Feri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (25/2).

"Saya pikir tentu tidak mungkin sampai pidana karena aparat negara yang ditugaskan itu adalah bawahan presiden. Siapa yang akan jadi eksekutor? Jadi tidak mungkin pidana biasa dikenakan ke presiden," imbuhnya.

Feri mengatakan forum khusus itu harus diawali dengan langkah DPR untuk menyatakan bahwa Jokowi diduga telah melanggar undang-undang. Dalam hal ini melanggar Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan oleh DPR.

Jika DPR menyatakan demikian, permasalahan ini bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C soal kewajiban Mahkamah Konstitusi.

"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar," bunyi pasal tersebut.

Setelah DPR menyatakan presiden melanggar undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi akan membuktikan kebenaran dugaan tersebut.

Hasil putusan MK setelahnya diserahkan kepada DPR, untuk kemudian dibahas bersama MPR. Parlemen dalam hal ini punya tugas dan wewenang mengkaji putusan MK jika terdapat pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

[Gambas:Video CNN]

Bisa Dipidana

Sementara Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan Jokowi bisa saja dipidana dalam kasus kerumunan selama masa pandemi Covid-19.

Menurutnya aparat penegak hukum bisa langsung menindak Jokowi sebagai seorang individu yang melanggar Undang-Undang, seperti apa yang terjadi pada kasus Pentolan FPI Rizieq Shihab saat memunculkan kerumunan.

Jokowi juga bisa memilih membayar denda sehingga tidak perlu dipenjara.

"Penegak hukum boleh jalan [bertindak] seperti pada kasus Rizieq Shihab, karena polisi bisa langsung menindak presiden sebagai pribadi," kata Abdul.

"Intinya hukum berlaku kepada semua, jika dihukum denda, ya harus bayar," tuturnya.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sikka, NTT pada Selasa (23/2), kehadiran Jokowi menimbulkan kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19. Dalam video yang beredar di media sosial, warga menyemut menyambut kedatangan Jokowi.

Kondisi tersebut tak sesuai aturan protokol kesehatan untuk langkah pencegahan Covid-19. Di antaranya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M). Dalam video tersebut protokol kesehatan soal menjaga jarak diabaikan masyarakat.

Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia, merasa kecewa karena kepolisian enggan melanjutkan perkara tersebut.

"Kami sangat kecewa kepada pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan Laporan Polisi atas laporan kami terhadap terduga pelaku tindak pidana Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan yakni sang Presiden," kata Kurnia.