Pakar Ingatkan Risiko Kerusakan Lingkungan dari Food Estate
CNN Indonesia
Kamis, 25 Feb 2021 06:58 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Presiden RI Joko Widodo saat meninjau lahan Food Estate di Kalimantan Tengah. (Biro Setpres/Kris)
Jakarta, CNN Indonesia --
Pakar Manajemen Risiko Iklim dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Rizaldi Boer mewanti-wanti ancaman kerusakan lingkungan terkait megaproyek food estate atau lumbung pangan yang digencarkan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Rizal, proyek lumbung pangan Jokowi akan mengancam dua syarat utama agar Indonesia memenuhi komitmen global dalam perbaikan iklim lewat Nationally Determined Contribution (NDC).
Dua syarat tersebut adalah penurunan luas deforestasi hutan dan perbaikan pengelolaan lahan gambut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dua-duanya terancam dengan food estate. Tentu akan semakin berat buat Indonesia dalam mencapai target NDC-nya," kata Rizal dalam diskusi daring, Rabu (24/2).
NDC adalah komitmen sebuah negara untuk berkontribusi pada perbaikan iklim Bumi lewat penurunan emisi karbon.
Komitmen itu merujuk pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di Paris, pada 2015. Konferensi itu juga lebih dikenal Persetujuan Paris.
Dalam NDC, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi 29% hingga 2030. Dari angka tersebut, sektor kehutanan Indonesia kata Rizal menyumbang sebanyak 17 persen upaya penurunan emisi. Namun menurut Rizal, target itu akan semakin sulit jika melihat angka luasan hutan yang semakin menyempit.
Hingga 2017 misalnya, ia mencatat Indonesia hanya menyisakan total 7,65 juta hektare kuota hutan untuk memenuhi target NDC hingga 2030.
Namun dalam kurang waktu empat tahun, 2013-2017, luas area lahan tersebut terus menyusut dan berkurang sebesar 3,3 juta hektare. Dengan demikian, sisa kuota Indonesia untuk memenuhi target NDC hanya tersisa 3,96 juta hektare.
Dengan asumsi itu, menurut Rizal, Indonesia dipastikan mustahil untuk memenuhi target NDC yang telah disepakati.
"Ini baru 2017, kita nggak tahu apa yang terjadi di 2018 dan 2019. Kalau kita lihat laporan terakhir kecil, menurun cukup signifikan ya," katanya.
Oleh karena itu, ia mewanti-wanti bahwa proyek lumbung pangan masih berpotensi untuk mengancam dan menggerus habis luas area hutan yang telah ditargetkan dalam NDC. Kalkulasi Rizal itu belum lagi ditambah area hutan di luar konsesi, terutama yang dekat dengan area pembangunan.
"Nah itu hanya dari sisi aspek komitmen terhadap dunia internasional. Kalau itu dilakukan bisa kita lihat bagaimana, kecaman internasional terhadap kesungguhan Indonesia dalam melawan perubahan iklim," katanya.
Program lumbung pangan berskala besar sendiri disiapkan Jokowi sebagai salah satu upaya penanggulangan krisis di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah khawatir pandemi mengganggu ketahanan pangan nasional.
Namun program ini menuai pelbagai kritik karena pengalaman pendekatan sebelumnya di era presiden kedua RI Soeharto yang dinilai gagal. Food estate juga dikhawatirkan berdampak buruk bagi lingkungan kawasan hutan.
Dalam diskusi yang sama, lembaga nirlaba Yayasan Madani Berkelanjutan menyoroti besaran nilai kayu dalam megaproyek food estate atau lumbung pangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan menggarap area hutan seluas 1,5 juta hektare.
Madani menaksir nilai kayu dari hutan-hutan yang ditebang tersebut mencapai 14,8 miliar dolar atau sekitar Rp209 triliun.
"Seperti di hutan alam primer Papua, itu dari 1,5 juta hektare bisa sampai lebih dari Rp200 triliun, sekitar Rp209 triliun atau 14,8 miliar dolar. Itu sangat besar," kata Manajer Pengelolaan Pengetahuan Madani, Anggalia Putri.
Putri menjelaskan besaran nilai itu merupakan taksiran jika kayu-kayu hasil tebangan tersebut dijual. Jumlah itu belum termasuk area hutan di tiga provinsi lain meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.
Hasil kajian Madani mencatat luas area hutan yang akan digunakan untuk proyek lumbung pangan Jokowi mencapai 3,4 juta hektar. Jumlah itu lebih luas dari area Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen di antaranya berada di Papua.
"Apakah ini dalih untuk mengambil kayu food estate secara legal. Kayu-kayu ini akan dibawa ke mana?" kata dia.
Besaran nilai kayu dalam megaproyek lumbung pangan Jokowi hanya satu dari tiga hal yang menjadi sorotan Madani. Putri menjelaskan, pihaknya juga menyoroti dua hal lain dalam proyek tersebut.
Kajian Madani, juga mencatat megaproyek lumbung pangan Jokowi akan berdampak terhadap sekitar hutan alam seluas tiga kali luas pulau Bali--di mana 90 persen di antaranya ada di Papua.
Pihaknya khawatir, sebab luas hutan alam itu merupakan benteng terakhir hutan di wilayah Papua. Termasuk di dalamnya hutan primer dan hutan gambut.
Selain itu, Madani turut menemukan fakta bahwa proyek lumbung pangan tersebut akan menggerus area hutan gambut seluas 1,4 juta hektar, yang sebagian besar di antaranya berada di Kalimantan Tengah.
"Nah, tentunya ini sudah menjadi bukan rahasia umum. Sudah jadi pengetahuan umum kalau misalnya deforestasi, ditebang hutannya, dikeringkan, itu risiko karhutla akan meningkat tajam," tutur Putri.
Gambut merupakan ekosistem yang penting dipelihara demi mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan.
Perlindungan ekosistem gambut pun tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Program lumbung pangan berskala besar sendiri disiapkan Jokowi sebagai salah satu upaya penanggulangan krisis di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah khawatir pandemi mengganggu ketahanan pangan nasional.
Namun program ini menuai pelbagai kritik karena pengalaman pendekatan sebelumnya di era presiden ke-dua RI Soeharto yang dinilai gagal. Food estate juga dikhawatirkan berdampak buruk bagi lingkungan kawasan hutan.
Jakarta, CNN Indonesia --
Pakar Manajemen Risiko Iklim dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Rizaldi Boer mewanti-wanti ancaman kerusakan lingkungan terkait megaproyek food estate atau lumbung pangan yang digencarkan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Rizal, proyek lumbung pangan Jokowi akan mengancam dua syarat utama agar Indonesia memenuhi komitmen global dalam perbaikan iklim lewat Nationally Determined Contribution (NDC).
Dua syarat tersebut adalah penurunan luas deforestasi hutan dan perbaikan pengelolaan lahan gambut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dua-duanya terancam dengan food estate. Tentu akan semakin berat buat Indonesia dalam mencapai target NDC-nya," kata Rizal dalam diskusi daring, Rabu (24/2).
NDC adalah komitmen sebuah negara untuk berkontribusi pada perbaikan iklim Bumi lewat penurunan emisi karbon.
Komitmen itu merujuk pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di Paris, pada 2015. Konferensi itu juga lebih dikenal Persetujuan Paris.
Dalam NDC, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi 29% hingga 2030. Dari angka tersebut, sektor kehutanan Indonesia kata Rizal menyumbang sebanyak 17 persen upaya penurunan emisi. Namun menurut Rizal, target itu akan semakin sulit jika melihat angka luasan hutan yang semakin menyempit.
Hingga 2017 misalnya, ia mencatat Indonesia hanya menyisakan total 7,65 juta hektare kuota hutan untuk memenuhi target NDC hingga 2030.
Namun dalam kurang waktu empat tahun, 2013-2017, luas area lahan tersebut terus menyusut dan berkurang sebesar 3,3 juta hektare. Dengan demikian, sisa kuota Indonesia untuk memenuhi target NDC hanya tersisa 3,96 juta hektare.
Dengan asumsi itu, menurut Rizal, Indonesia dipastikan mustahil untuk memenuhi target NDC yang telah disepakati.
"Ini baru 2017, kita nggak tahu apa yang terjadi di 2018 dan 2019. Kalau kita lihat laporan terakhir kecil, menurun cukup signifikan ya," katanya.
Oleh karena itu, ia mewanti-wanti bahwa proyek lumbung pangan masih berpotensi untuk mengancam dan menggerus habis luas area hutan yang telah ditargetkan dalam NDC. Kalkulasi Rizal itu belum lagi ditambah area hutan di luar konsesi, terutama yang dekat dengan area pembangunan.
"Nah itu hanya dari sisi aspek komitmen terhadap dunia internasional. Kalau itu dilakukan bisa kita lihat bagaimana, kecaman internasional terhadap kesungguhan Indonesia dalam melawan perubahan iklim," katanya.
Program lumbung pangan berskala besar sendiri disiapkan Jokowi sebagai salah satu upaya penanggulangan krisis di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah khawatir pandemi mengganggu ketahanan pangan nasional.
Namun program ini menuai pelbagai kritik karena pengalaman pendekatan sebelumnya di era presiden kedua RI Soeharto yang dinilai gagal. Food estate juga dikhawatirkan berdampak buruk bagi lingkungan kawasan hutan.
Dalam diskusi yang sama, lembaga nirlaba Yayasan Madani Berkelanjutan menyoroti besaran nilai kayu dalam megaproyek food estate atau lumbung pangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan menggarap area hutan seluas 1,5 juta hektare.
Madani menaksir nilai kayu dari hutan-hutan yang ditebang tersebut mencapai 14,8 miliar dolar atau sekitar Rp209 triliun.
"Seperti di hutan alam primer Papua, itu dari 1,5 juta hektare bisa sampai lebih dari Rp200 triliun, sekitar Rp209 triliun atau 14,8 miliar dolar. Itu sangat besar," kata Manajer Pengelolaan Pengetahuan Madani, Anggalia Putri.
Putri menjelaskan besaran nilai itu merupakan taksiran jika kayu-kayu hasil tebangan tersebut dijual. Jumlah itu belum termasuk area hutan di tiga provinsi lain meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.
Hasil kajian Madani mencatat luas area hutan yang akan digunakan untuk proyek lumbung pangan Jokowi mencapai 3,4 juta hektar. Jumlah itu lebih luas dari area Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen di antaranya berada di Papua.
"Apakah ini dalih untuk mengambil kayu food estate secara legal. Kayu-kayu ini akan dibawa ke mana?" kata dia.
Besaran nilai kayu dalam megaproyek lumbung pangan Jokowi hanya satu dari tiga hal yang menjadi sorotan Madani. Putri menjelaskan, pihaknya juga menyoroti dua hal lain dalam proyek tersebut.
Kajian Madani, juga mencatat megaproyek lumbung pangan Jokowi akan berdampak terhadap sekitar hutan alam seluas tiga kali luas pulau Bali--di mana 90 persen di antaranya ada di Papua.
Pihaknya khawatir, sebab luas hutan alam itu merupakan benteng terakhir hutan di wilayah Papua. Termasuk di dalamnya hutan primer dan hutan gambut.
Selain itu, Madani turut menemukan fakta bahwa proyek lumbung pangan tersebut akan menggerus area hutan gambut seluas 1,4 juta hektar, yang sebagian besar di antaranya berada di Kalimantan Tengah.
"Nah, tentunya ini sudah menjadi bukan rahasia umum. Sudah jadi pengetahuan umum kalau misalnya deforestasi, ditebang hutannya, dikeringkan, itu risiko karhutla akan meningkat tajam," tutur Putri.
Gambut merupakan ekosistem yang penting dipelihara demi mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan.
Perlindungan ekosistem gambut pun tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Program lumbung pangan berskala besar sendiri disiapkan Jokowi sebagai salah satu upaya penanggulangan krisis di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah khawatir pandemi mengganggu ketahanan pangan nasional.
Namun program ini menuai pelbagai kritik karena pengalaman pendekatan sebelumnya di era presiden ke-dua RI Soeharto yang dinilai gagal. Food estate juga dikhawatirkan berdampak buruk bagi lingkungan kawasan hutan.
