Pakar Ingatkan Risiko Kerusakan Lingkungan dari Food Estate

Pakar Manajemen Risiko Iklim dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Rizaldi Boer mewanti-wanti ancaman kerusakan lingkungan terkait megaproyek food estate atau lumbung pangan yang digencarkan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Rizal, proyek lumbung pangan Jokowi akan mengancam dua syarat utama agar Indonesia memenuhi komitmen global dalam perbaikan iklim lewat Nationally Determined Contribution (NDC).

Dua syarat tersebut adalah penurunan luas deforestasi hutan dan perbaikan pengelolaan lahan gambut.

"Dua-duanya terancam dengan food estate. Tentu akan semakin berat buat Indonesia dalam mencapai target NDC-nya," kata Rizal dalam diskusi daring, Rabu (24/2).

NDC adalah komitmen sebuah negara untuk berkontribusi pada perbaikan iklim Bumi lewat penurunan emisi karbon.

Komitmen itu merujuk pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di Paris, pada 2015. Konferensi itu juga lebih dikenal Persetujuan Paris.

Dalam NDC, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi 29% hingga 2030. Dari angka tersebut, sektor kehutanan Indonesia kata Rizal menyumbang sebanyak 17 persen upaya penurunan emisi. Namun menurut Rizal, target itu akan semakin sulit jika melihat angka luasan hutan yang semakin menyempit.

Hingga 2017 misalnya, ia mencatat Indonesia hanya menyisakan total 7,65 juta hektare kuota hutan untuk memenuhi target NDC hingga 2030.

Namun dalam kurang waktu empat tahun, 2013-2017, luas area lahan tersebut terus menyusut dan berkurang sebesar 3,3 juta hektare. Dengan demikian, sisa kuota Indonesia untuk memenuhi target NDC hanya tersisa 3,96 juta hektare.

Dengan asumsi itu, menurut Rizal, Indonesia dipastikan mustahil untuk memenuhi target NDC yang telah disepakati.

"Ini baru 2017, kita nggak tahu apa yang terjadi di 2018 dan 2019. Kalau kita lihat laporan terakhir kecil, menurun cukup signifikan ya," katanya.

Oleh karena itu, ia mewanti-wanti bahwa proyek lumbung pangan masih berpotensi untuk mengancam dan menggerus habis luas area hutan yang telah ditargetkan dalam NDC. Kalkulasi Rizal itu belum lagi ditambah area hutan di luar konsesi, terutama yang dekat dengan area pembangunan.

"Nah itu hanya dari sisi aspek komitmen terhadap dunia internasional. Kalau itu dilakukan bisa kita lihat bagaimana, kecaman internasional terhadap kesungguhan Indonesia dalam melawan perubahan iklim," katanya.

Program lumbung pangan berskala besar sendiri disiapkan Jokowi sebagai salah satu upaya penanggulangan krisis di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah khawatir pandemi mengganggu ketahanan pangan nasional.

Namun program ini menuai pelbagai kritik karena pengalaman pendekatan sebelumnya di era presiden kedua RI Soeharto yang dinilai gagal. Food estate juga dikhawatirkan berdampak buruk bagi lingkungan kawasan hutan.