Jakarta, CNN Indonesia --
2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan untuk pertama kalinya warga negara Indonesia terjangkit virus corona.
Sita Tyasutami adalah pasien 01 yang kemudian dirawat bersama ibu dan kakaknya di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Mereka diduga terpapar dari warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia.
Jauh sebelumnya, kasus pneumonia misterius di Wuhan, China, telah dilaporkan ke Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 31 Desember 2019. Kasus itu kemudian teridentifikasi berasal dari virus corona baru, 2019-nCov.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Virus itu kemudian menyebar ke beberapa negara, di antaranya Jepang, Amerika Serikat, Prancis, dan Mesir. Pada 11 Februari 2020, WHO memberi nama penyakit akibat virus itu sebagai Covid-19.
Saat dunia was-was dengan penyebaran virus corona, sejumlah menteri dan wakil presiden RI justru menganggap enteng. Mereka menyatakan virus corona tak bisa masuk ke Indonesia karena perizinan berbelit, masyarakat kebal lantaran suka makan nasi kucing, hingga virus corona takut dengan doa kunut.
Penerapan PSBB
Memasuki Maret, pemerintah mulai sibuk. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. DKI Jakarta adalah provinsi pertama yang menerapkan PSBB pada 10 April.
Selama PSBB diterapkan, kegiatan belajar dan bekerja dilakukan dari rumah. Tempat ibadah ditutup. Kegiatan perkumpulan seperti acara hiburan, olahraga, pertemuan politik dan budaya dilarang. Transportasi pun dibatasi jarak dan penumpangnya. Termasuk ojek online yang hanya diizinkan membawa barang.
 Insert Artikel Pembatasan Kegiatan Saat PSBB. (CNN Indonesia/Basith Subastian) |
Masker dan APD Langka
Masker sempat menjadi barang langka di awal-awal virus corona mewabah di Indonesia. Harganya pun melambung tinggi.
Satu pak masker N95 berisi 20 lembar yang mulanya Rp195 ribu melonjak jadi Rp1,7 juta. Sementara, masker earloop merek Sensi naik menjadi Rp85 ribu per pak dari harga sebelumnya Rp18 ribu. Kenaikan harga juga terjadi pada hand sanitizer.
Kelangkaan ini mendorong inisiatif warga gotong royong menggalang solidaritas bagi-bagi masker maupun cairan pencuci tangan.
Barang lainnya yang sulit didapat adalah alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan. Tak jarang perawat maupun dokter menggunakan jas hujan sebagai pengganti hazmat.
Larangan Mudik
Di tengah kasu Covid-19 yang terus meningkat, pemerintah mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2020. Awalnya larangan itu hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil hingga anggota TNI dan Polri. Namun kemudian Jokowi melarang semua kalangan untuk mudik.
Larangan itu seolah tak dihiraukan. Jutaan orang justru berbondong-bondong keluar dari Jabodetabek. Jokowi pun berkilah bahwa mereka bukan mudik, tapi pulang kampung. Usai Lebaran, angka kasus Covid-19 melonjak hingga kerap menembus rekor.
Wacana New Normal
Pemerintah mulai memperkenalkan istilah new normal atau hidup dalam kenormalan baru pada akhir Mei 2020. Namun definisi ini justru diartikan bahwa kondisi telah kembali normal.
Transisi menuju new normal juga ditandai dengan pelonggaran aktivitas masyarakat. Bahkan kapasitas penumpang di semua moda transportasi juga ditambah. Kebijakan ini kemudian malah membuat pandemi di Indonesia makin berlarut-larut.
 Jelang New Normal kemacetan sudah terjadi di jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (02/6/ 2020). (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Gas Rem PSBB
Dalam sebuah kunjungan kerja di Semarang, Jokowi meminta agar pengendalian Covid-19 tidak mengganggu perkembangan ekonomi. Sebaliknya, kegiatan ekonomi juga diminta tidak membuat kasus corona meningkat.
"Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, gas dan remnya itu betul-betul diatur. Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem," kata Jokowi, Selasa (30/6).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menetapkan PSBB Transisi pada Juni. Sejumlah tempat ibadah, pasar, mal, rumah makan, perkantoran, gudang, industri kembali dibuka dengan sejumlah pembatasan.
Namun kasus Covid-19 di Jakarta justru makin melonjak. Anies menyatakan akan menarik rem darurat dan kembali memperketat PSBB seperti di awal pandemi.
Pilkada Serentak
Meskipun kasus Covid-19 terus melonjak, pemerintah memutuskan tetap menggelar pilkada serentak di 270 daerah. Sebanyak 100,3 juta orang diperkirakan mengikut hajatan politik itu.
 Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa menggelar konvoi di masa pandemi saat menuju kantor KPU Solo untuk daftar Pilwakot 2020 di Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2020). (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha). |
Pasien Covid-19 yang memiliki hak suara juga tetap diberikan hak pilihnya. Teknis pelaksanaannya pun dilakukan dengan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) khusus atau petugas mendatangi rumah sakit.
Sejumlah pihak telah mendesak agar pelaksanaan pilkada ditunda. Namun, ajang politik tersebut tetap diadakan pada 9 Desember.
Korupsi Bansos
Di tengah situasi sulit akibat pandemi, Menteri Sosial Juliari Batubara tetap mencari celah untuk korupsi. Tak tanggung-tanggung, keuangan negara yang dikorupsi adalah bantuan sosial alias bansos corona di Jabodetabek.
Ketua KPK Firli mengungkapkan, Juliari menerima bayaran sebesar Rp12 miliar yang diberikan secara tunai oleh Matheus dan melalui Adi sebesar Rp8,2 miliar dari paket bansos pertama. Ia mendapatkan jatah Rp10 ribu dari setiap paket bansos. Pada paket bansos kedua, sekitar Rp8,8 miliar diduga digunakan untuk keperluan Juliari.
PPKM Jawa-Bali
Pasca-libur Natal dan Tahun Baru 2021, pemerintah menerbitkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sasarannya, pembatasan tingkat kabupaten atau kota di Jawa dan Bali.
Dalam PPKM terdapat sejumlah poin antara lain, aturan bekerja dari rumah 75 persen dan di kantor 25 persen; kegiatan belajar mengajar jarak jauh; pembatasan restoran 25 persen; serta jam operasional pusat perbelanjaan seperti mal hingga pukul 19.00 WIB.
Setelah sempat diperpanjang sekali, Jokowi menyatakan PPKM ternyata tidak efektif. Mobilitas masyarakat tidak menurun.
Vaksinasi Dimulai
Jokowi menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin virus corona pada 13 Januari 2021. Vaksin tersebut buatan perusahaan asal China, Sinovac. Sejumlah menteri juga diberikan suntikan dosis pertama.
 Presiden Joko Widodo merima Vaksinasi COVID-19 Tahap Kedua di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021. (Muchlis - Biro Setpres) |
Pemerintah menargetkan setidaknya 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa harus disuntik vaksin. Program ini digencarkan agar segera terbentuk kekebalan populasi atau herd immunity.
PPKM Mikro
Awal Februari, pemerintah mengubah kebijakan PPKM menjadi PPKM Mikro. Melalui aturan ini, pemerintah berupaya melakukan pengendalian tingkat RT melalui sistem zonasi.
Zona tersebut ditentukan oleh jumlah kasus positif aktif dalam tujuh hari terakhir yang berdampak pada warna dan pembatasan yang diberlakukan.
Belakangan, Jokowi mengklaim bahwa Indonesia telah melewati masa-masa krisis selama pandemi virus corona, termasuk soal perekonomian negara.
"Kita sudah menjalani satu tahun masa tersulit akibat pandemi Covid-19. Kita sudah melampaui masa tersulit pertumbuhan ekonomi kita, dan sekarang ini 2021 adalah masa recovery," kata Jokowi, Kamis (25/2).