Peristiwa Penting Satu Tahun Pandemi Covid-19

Gas Rem PSBB

Dalam sebuah kunjungan kerja di Semarang, Jokowi meminta agar pengendalian Covid-19 tidak mengganggu perkembangan ekonomi. Sebaliknya, kegiatan ekonomi juga diminta tidak membuat kasus corona meningkat.

"Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, gas dan remnya itu betul-betul diatur. Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem," kata Jokowi, Selasa (30/6).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menetapkan PSBB Transisi pada Juni. Sejumlah tempat ibadah, pasar, mal, rumah makan, perkantoran, gudang, industri kembali dibuka dengan sejumlah pembatasan.

Namun kasus Covid-19 di Jakarta justru makin melonjak. Anies menyatakan akan menarik rem darurat dan kembali memperketat PSBB seperti di awal pandemi.

Pilkada Serentak

Meskipun kasus Covid-19 terus melonjak, pemerintah memutuskan tetap menggelar pilkada serentak di 270 daerah. Sebanyak 100,3 juta orang diperkirakan mengikut hajatan politik itu.

Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa menggelar konvoi di masa pandemi saat menuju kantor KPU Solo untuk daftar Pilwakot 2020 di Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2020). (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha).

Pasien Covid-19 yang memiliki hak suara juga tetap diberikan hak pilihnya. Teknis pelaksanaannya pun dilakukan dengan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) khusus atau petugas mendatangi rumah sakit.

Sejumlah pihak telah mendesak agar pelaksanaan pilkada ditunda. Namun, ajang politik tersebut tetap diadakan pada 9 Desember.

Korupsi Bansos

Di tengah situasi sulit akibat pandemi, Menteri Sosial Juliari Batubara tetap mencari celah untuk korupsi. Tak tanggung-tanggung, keuangan negara yang dikorupsi adalah bantuan sosial alias bansos corona di Jabodetabek.

Ketua KPK Firli mengungkapkan, Juliari menerima bayaran sebesar Rp12 miliar yang diberikan secara tunai oleh Matheus dan melalui Adi sebesar Rp8,2 miliar dari paket bansos pertama. Ia mendapatkan jatah Rp10 ribu dari setiap paket bansos. Pada paket bansos kedua, sekitar Rp8,8 miliar diduga digunakan untuk keperluan Juliari.

PPKM Jawa-Bali

Pasca-libur Natal dan Tahun Baru 2021, pemerintah menerbitkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sasarannya, pembatasan tingkat kabupaten atau kota di Jawa dan Bali.

Dalam PPKM terdapat sejumlah poin antara lain, aturan bekerja dari rumah 75 persen dan di kantor 25 persen; kegiatan belajar mengajar jarak jauh; pembatasan restoran 25 persen; serta jam operasional pusat perbelanjaan seperti mal hingga pukul 19.00 WIB.

Setelah sempat diperpanjang sekali, Jokowi menyatakan PPKM ternyata tidak efektif. Mobilitas masyarakat tidak menurun.

Vaksinasi Dimulai

Jokowi menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin virus corona pada 13 Januari 2021. Vaksin tersebut buatan perusahaan asal China, Sinovac. Sejumlah menteri juga diberikan suntikan dosis pertama.

Presiden Joko Widodo merima Vaksinasi COVID-19 Tahap Kedua di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021. (Muchlis - Biro Setpres)

Pemerintah menargetkan setidaknya 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa harus disuntik vaksin. Program ini digencarkan agar segera terbentuk kekebalan populasi atau herd immunity.

PPKM Mikro

Awal Februari, pemerintah mengubah kebijakan PPKM menjadi PPKM Mikro. Melalui aturan ini, pemerintah berupaya melakukan pengendalian tingkat RT melalui sistem zonasi.

Zona tersebut ditentukan oleh jumlah kasus positif aktif dalam tujuh hari terakhir yang berdampak pada warna dan pembatasan yang diberlakukan.

Belakangan, Jokowi mengklaim bahwa Indonesia telah melewati masa-masa krisis selama pandemi virus corona, termasuk soal perekonomian negara.

"Kita sudah menjalani satu tahun masa tersulit akibat pandemi Covid-19. Kita sudah melampaui masa tersulit pertumbuhan ekonomi kita, dan sekarang ini 2021 adalah masa recovery," kata Jokowi, Kamis (25/2).