Organisasi Sayap Desak KLB, Demokrat Ungkap Tak Ada Hak Suara

Organisasi sayap Partai Demokrat, Barisan Massa Demokrat, mendesak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mundur dari jabatan ketua umum.

"Meminta AHY mundur dari jabatan ketua umum," kata Ketua Umum DPP Barisan Massa Demokrat Supandi R. Sugondo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/3).

Adapun, pihaknya mendukung agar Konferensi Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat segera dilaksanakan.

"Segera dilaksanakan KLB jilid II," ucap dia.

Supandi menilai, AHY selama ini terlalu bersikap otoriter karena dengan mudah memecat kader Partai Demokrat. Selain itu, AHY juga dinilai tak mampu menangani persoalan internal partai.

"Baru satu tahun terpilih sebagai ketua umum PD sudah bersikap otoriter," ucapnya.

Supandi meminta agar hak dan fungsi anggota partai tidak dibelenggu dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi para kader sebagai cerminan partai yang modern dan terbuka.

Menurutnya, kaderisasi di Partai Demokrat gagal lantaran pergerakan organisasi sayap partai yang memiliki fungsi sebagai kaderisasi dibatasi.

"Organisasi sayap Partai Demokrat, sebagai wadah kaderisasi diamputasi kreasinya, ditutup ruang geraknya, dimatikan hak-haknya," ujarnya.

Ia lantas menyinggung soal jabatan AHY sebagai ketum yang cenderung dipaksakan saat kongres Partai Demokrat 2020.

Supandi meminta agar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil kongres 2020 dibatalkan karena dibuat di luar pelaksanaan kongres.

Menurut Supandi, dalam kongres tersebut juga tidak terdapat materi tata tertib dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

"Lagi-lagi Partai Demokrat yang dikelola dengan manajemen keluarga tidak dapat membuktikan, membesarkan, dan menangkan Partai Demokrat," kata Supandi.

Ia pun mendukung Kepala Staf Presiden Moeldoko maju sebagai ketum Partai Demokrat.

Supandi meminta seluruh jajaran Barisan Massa Demokrat berkomunikasi dengan DPC dan DPD partai berlambang mercy itu di seluruh Indonesia agar menghadiri KLB.

"Supaya hadir di KLB untuk memilih ketua umum Demokrat yang baru, Pak Moeldoko," kata Supandi.

Sementara itu Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membenarkan bahwa Barisan Massa Demokrat merupakan salah satu organisasi sayap partai. Namun ia menegaskan bahwa mereka tak punya hak suara di KLB.

"Mereka sebagai organisasi sayap tidak punya legal standing mengusulkan atau meminta KLB," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, hak suara mengusulkan dengan hak suara di KLB dalam proses pengambilan keputusan berbeda. Herzaky juga menilai, Barisan Massa Demokrat tak memahami soal AD/ART.

"Sebelum aneh-aneh sebaiknya baca dulu aturannya. Tidak punya legal standing. Saat dia bicara KLB, ya cacat sudah, buat apa. Orang enggak punya hak," ungkapnya.