Fungsi Tak Optimal KSP Berujung Plinplan Perpres Miras Jokowi

Presiden Joko Widodo baru saja menarik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang memuat aturan tentang investasi minuman keras (miras) di tanah air. Padahal, Perpres itu baru hitungan hari diterbitkan.

Jokowi mengaku mendengarkan berbagai kritik yang datang. Hingga kemudian, dirinya mencabut perpres tersebut.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengkritik peran Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Negara (Setneg) dan Sekretariat Kabinet (Setkab) yang tidak bekerja secara optimal.

Menurut Trubus, seharusnya lingkaran Istana memberi masukan yang matang sebelum Presiden mengeluarkan kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang baru diterbitkan lantas ditarik kembali dalam waktu yang berdekatan.

"Kalau lingkaran Istana kan kita lihat, misal, terlepas dari miras, kebijakan itu harus proses kalau enggak Setneg, ya, KSP. Satu lagi ada namanya Setkab. Kan 3 itu. Kalau miras kan dari BKPM, artinya meskipun BKPM pun melalui tiga itu," imbuhnya.

Trubus menilai kebijakan yang plinplan hanya akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, ia meminta agar kepala negara memperkuat internalnya agar tidak lagi membuat gaduh dengan kebijakan yang diterbitkan.

"Sekarang menurut saya presiden bagaimana mengkonsolidasikan internalnya untuk menekankan pada aspek transparansi. Kalau mau bikin kebijakan, pihak-pihak itu dipanggil. KSP, Setneg, Stafsus, berunding dulu, dan memperhitungkan dampak," tuturnya.

Pengamat komunikasi Politik dari Universitas Brawijaya, Anang Sudjoko, mengatakan dicabutnya aturan investasi miras memperlihatkan lemahnya orang-orang di sekeliling Jokowi dalam memberikan masukan.

Dia yakin bahwa lingkaran Istana memiliki peran penting sebelum kebijakan diterbitkan. Jika ada kebijakan yang langsung dicabut tak lama usai dikeluarkan, maka ada kekeliruan atau masukan yang diberikan kepada Presiden tidak optimal.

"Semoga Presiden lebih pandai dan peka dalam memilah dan memilih orang-orang dekatnya, lebih smart membaca data di lapangan," sambung dia.

Mengutip situs kps.go.id, tugas dan fungsi KSP yakni memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KSP melakukan fungsi pengendalian dalam rangka memastikan bahwa program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden.

Kantor Staf Presiden juga melaksanakan fungsi memberikan dukungan percepatan pelaksanaan, monitor dan evaluasi program prioritas nasional dan isu strategis.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengungkapkan kegaduhan yang terjadi atas Perpres investasi miras masih satu rangkaian dengan pembentukan UU Cipta Kerja yang penuh persoalan.

"Sekali lagi, UU CK [Cipta Kerja] saja diciptakan di luar UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dikebut. Ketika jadi kan kontroversi juga. Saya sudah kasih komentar waktu itu, ini sekali kontroversi pasti akan bermasalah juga," kata Agus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/3).

Menyikapi kegaduhan yang terjadi, ia meminta agar ke depannya Setneg betul-betul mempertimbangkan pelbagai dampak yang berpotensi terjadi jika aturan diteken presiden. Sebab, menurut dia, Setneg menjadi pintu terakhir sebelum aturan diundangkan.

"Saya belum melihat di Setneg ada orang yang sangat kuat seperti dulu. Orang di Setneg dan Kumham yang harmonisasi [peraturan] itu harus teliti. Ketika sampai di meja presiden itu sudah final. Presiden enggak mungkin baca. Pintu terakhir di Setneg," ujarnya.