Peta Politik DPRD Sikapi Wacana Anies Lepas Saham Bir Delta

Wacana pelepasan saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk. kembali mencuat ke publik. Janji kampanye Anies Baswedan saat Pilgub DKI 2017 terkait hal ini belum terealisasi.

Persetujuan dari DPRD DKI Jakarta menjadi salah satu hambatan dalam pelepasan saham sebesar 26,25 persen yang dimiliki Pemprov DKI. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.

"Prosesnya tidak seperti menjual barang sendiri, ada prosesnya, ada tahapannya, di antaranya harus mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (1/3).

CNNIndonesia.com merangkum sejumlah sikap fraksi di DPRD DKI Jakarta tentang hal itu. Dari sembilan fraksi, ada lima yang mendukung pelepasan saham bir, yakni PKS, PAN, Gerindra, Golkar, dan PKB-PPP.

Satu fraksi belum bersikap, yakni PDI Perjuangan, sementara tiga fraksi yakni Nasdem, PSI, dan Demokrat belum berkomentar hingga berita ini ditulis.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Arifin mengatakan PKS sebagai partai pengusung Anies sangat mendukung rencana Pemprov melepas saham itu.

Ia juga meminta pimpinan DPRD merespons surat yang dikirimkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait permohonan persetujuan penjualan saham.

"Sikap fraksi PKS sangat jelas meminta saham Pemprov di bir Delta agar segera dilepas. Fraksi PKS meminta pimpinan DPRD segera merespons hal ini, karena berdasarkan info yang kami terima Gubernur sudah tiga kali berkirim surat ke pimpinan DPRD terkait masalah ini," kata Arifin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (3/3).

Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto mengatakan Pemprov harus berani tegas dengan mengalihkan investasi miras ke investasi lain yang tidak menimbulkan sentimen sosial.

Ia juga menyinggung soal sikap pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi yang berani membatalkan perpres investasi miras karena mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat.

"Pak Anies harus bisa tegas seperti Pak Jokowi yang membatalkan perpres soal investasi miras," kata Bambang.

Sementara Ketua Fraksi Golkar Basri Baco menyarankan uang hasil penjualan saham itu disuntikkan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta.

"Lebih baik untuk PD Dharma Jaya agar bisa kontrol peredaran daging di Jakarta. Buat bangun sekolah negeri baru juga bisa, atau bangun puskesmas, banyak kelurahan yang belum punya puskesmas," kata Basri.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Syarif mengatakan fraksinya mendukung secara penuh rencana Pemprov itu.

Selain karena janji kampanye yang harus dituntaskan, ia menyebut deviden yang disetor ke Pemprov karena memiliki saham di perusahaan itu juga tidak signifikan.

"Yang terpenting buat Gerindra adalah hasil pelepasan saham itu diperuntukkan buat pembangunan puskesmas yang masih kekurangan, juga gedung sekolah menengah," kata Syarif.

Ketua Fraksi PKB-PPP Hasbiallah Ilyas mengatakan pihaknya setuju dengan pelepasan saham itu. Ia meminta agar nantinya, uang yang didapat disuntikkan ke BUMD yang potensial.

"Dikaji bener. Setuju saham itu diambil karena mudaratnya lebih banyak. Diambil, duit diberikan ke BUMD yang menguntungkan bagi Pemprov," kata Ilyas.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan pihaknya membutuhkan kajian dari Pemprov DKI terkait rencana pelepasan itu, sebelum menentukan sikap.

Menurutnya, selama ini Pemprov hanya mengirimkan surat persetujuan pelepasan saham saja, tanpa didampingi lampiran kajian.

"Kan, musti ada kajiannya. Karena kajian itu sebagai bahan dasar kita untuk setuju atau tidak setuju terhadap rencana Pemprov," kata Gembong.

Sementara itu, terkait pelepasan saham itu sendiri, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah berkomentar.

Ia mempertanyakan alasan Pemprov melepas saham itu.

"Bukan masalah menguntungkan atau tidak. Itu enggak ada salahnya, kita tidak pernah menyuntikkan dana ke PT Delta. Ini ada apa? Ini ada apa dengan orang yang menggebu-gebu untuk menjual (saham) PT Delta," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (2/3).