Mahfud MD Minta RKUHP Segera Disahkan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mesti segera dilakukan.

Menurutnya, KUHP yang selama ini digunakan adalah produk hukum yang telah ketinggalan zaman lantaran dibuat sejak masa penjajahan Belanda.

Mahfud mengatakan KUHP saat ini telah berumur lebih dari 100 tahun. Padahal, kata Mahfud, KUHP mesti mengikuti perkembangan zaman.

"Mari kita buat resultante baru, kesepakatan baru. Ini sudah tinggal sedikit lagi, sedikit lagi. Agar misalnya tahun ini KUHP kita yang baru sudah disahkan," kata Mahfud melalui keterangan tertulis, Jumat (5/3).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu merinci ada beberapa hal yang membuat RKUHP mandek dan tak bisa disahkan dengan cepat. Salah satunya kata dia, disebabkan oleh kondisi masyarakat Indonesia yang plural.

Dia berharap seluruh lapisan masyarakat bisa mencapai kesepakatan terkait RKUHP ini sehingga bisa segera disahkan.

"Saya mencatat beberapa penyebab ketidakberhasilan itu, pertama memang membuat sebuah hukum yang sifatnya kodifikasi dan unikatif itu tidak mudah di dalam masyarakat yang begitu plural. Jadi kita harus melakukan agregasi untuk mencapai kesepakatan atau resultante," kata dia.

Oleh karena itu, kata Mahfud, jika memang ke depannya RKUHP ini masih harus diperbaiki tentu masih ada jalur yang bisa ditempuh dengan mengajukan legislative review atau judicial review.

Terpenting, kata dia, kesepakatan ini harus bisa diambil agar RKUHP bisa segera disahkan tanpa menunda lagi.

"Yang penting ini formatnya yang sekarang sudah bagus, soal beberapa materinya tidak cocok bisa diperbaiki sambil berjalan. Maka menurut saya kita harus mempercepat ini sehingga melangkah lebih maju lagi untuk memperbaiki," ujarnya.