Jejak Kisruh Dualisme Parpol di Era SBY Hingga Jokowi

Partai Hanura

Konflik bermula ketika beberapa pengurus daerah mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Osman Sapta Odang (OSO) pada Januari 2018.

OSO sempat dipecat dengan alasan kerap menerbitkan SK ganda dan memungut uang mahar bagi calon kepala daerah. Konflik kemudian terus meruncing hingga akhirnya muncul kubu 'Ambhara' yang mengadakan Munaslub dan menetapkan Daryatmo sebagai ketua umum partai.

Menkumham Yasonna kemudian menerbitkan SK kepengurusan ke kubu OSO dengan alasan keperluan verifikasi partai menjelang Pilkada. Meski demikian, kemelut belum berakhir.

Konflik baru berakhir ketika kedua kubu sepakat berdamai dan mengembalikan kepemimpinan kepada keputusan Munaslub Bambu Apus 2016 yang menetapkan OSO sebagai ketua umum.

Partai Berkarya

Konflik yang membelah partai besutan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto bermula ketika Muchdi Pr bersama Badaruddin Andi Picunang menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019. Sementara partai berlambang pohon beringin ini menyatakan dukungan terhadap Prabowo-Sandiaga Uno.

Seusai Pemilu, persoalan ini masih berlanjut dan semakin meruncing ketika Berkarya gagal masuk ke Senayan karena hanya mendapat 2,09 persen suara.

Selang beberapa pekan, sejumlah kader partai berkarya yang menamakan diri sebagai Presidium Penyelamat Partai Berkarya mendesak agar Munaslub diselenggarakan. Menurut kelompok ini, kegagalan pemilu 2019 merupakan buah manajemen internal partai yang tidak beres.

Tommy kemudian memecat beberapa anggota presidium meski tindakannya itu tidak menghentikan upaya Munaslub. Badaruddin Cs akhirnya menggelar Munaslub dan menetapkan Muchdi Pr sebagai ketua umum.

Badaruddin mengklaim Kemenkumham telah menyampaikan SK kepengurusan hasil Munaslub kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai Demokrat

Terbaru, konflik terbelah Partai Demokrat muncul usai isu kudeta yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 1 Februari lalu.

Kepala Staf Presiden Moeldoko yang dituding akan mengkudeta pun membantah. Ia mengklaim pertemuan yang sempat digelar dengan sejumlah kader hanya untuk 'ngopi-ngopi'.

Tudingan kudeta itu pun berujung pada pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Kini nasib Demokrat ada di tangan Kemenkumham. Demokrat di bawah AHY telah lebih dulu ke Kemenkumham untuk menyerahkan dokumen bahwa KLB di Deli Serdang tak sah. Sementara Demokrat kubu Moeldoko baru berencana ke Kemenkumham Selasa (9/3).