BPOM Proses Evaluasi Izin Penggunaan Darurat Vaksin Mandiri

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI tengah mengevaluasi data uji klinis dari sebagian vaksin yang akan digunakan dalam program vaksin gotong royong alias vaksin mandiri, seperti vaksin Sinopharm dan Moderna.

Kepala BPOM Penny K Lukito menyatakan pihaknya bakal menerbitkan izin penggunaan darurat (EUA) vaksin tersebut apabila hasil evaluasi yang keluar menunjukkan kelayakan. Saat ini BPOM tercatat baru menerbitkan EUA vaksin untuk Sinovac, vaksin Covid-19 buatan PT Bio Farma yang berasal dari bahan mentah Sinovac, dan vaksin AstraZeneca.

"Sampai saat ini vaksin yang akan diberikan untuk gotong royong adalah vaksin Sinopharm yang sedang berproses registrasinya, Novavax, dan vaksin Moderna. Sedang proses semuanya," kata Penny dalam jumpa pers secara daring, Selasa (9/3).

Penny tak merinci secara detail soal target penerbitan EUA tiga vaksin untuk vaksinasi mandiri itu bakal dilakukan BPOM. Penny hanya menegaskan saat ini proses perizinan tersebut masih pada tahap koordinasi dengan pihak pengembang vaksin.

"Sedang proses semuanya sekarang, baik antar pemerintah dengan pihak produsennya, maupun yang bertahap melakukan registrasi bergulir dengan BPOM," jelasnya.

Namun demikian, sejauh ini Kementerian Kesehatan sudah menetapkan empat merek vaksin untuk program vaksinasi gratis. Mereka adalah Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. Sementara dua vaksin lain yakni Sinopharm dan Moderna telah dikonfirmasi akan digunakan untuk kebutuhan vaksinasi gotong royong.

"Jenis vaksin gotong royong tidak akan menggunakan vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Novavax, dan vaksin Pfizer," kata Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi tempo hari lalu.

Vaksin Gotong Royong merupakan program vaksinasi mandiri dari pemerintah yang diatur berdasarkan Kepmenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dalam Rangka Pengendalian Pandemi.

Dalam beleid tersebut, vaksinasi mandiri dilakukan badan usaha atau perusahaan sehingga pembiayaannya ditanggung perusahaan. Namun, Kemenkes belum memberikan rincian jenis vaksin yang akan digunakan dalam program mandiri ini.