Golkar Sentil Pimpinan DPRD DKI Enggan Jual Saham Bir Delta

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco melayangkan sindiran kepada pimpinan dewan yang hingga kini belum menyetujui rencana Pemerintah Provinsi menjual kepemilikan saham di PT Delta Djakarta.

Menurut Basri, mekanisme penjualan saham Pemprov DKI di perusahaan yang memproduksi bir itu bukan hanya ada di tangan pimpinan, melainkan atas persetujuan 106 anggota dewan dari total sembilan fraksi.

"Perlu saya sampaikan kepada mereka yang sampai saat ini menolak. Bahwa yang tercantum adalah persetujuan DPRD DKI Jakarta, artinya apa? Persetujuan 9 fraksi dan 106 anggota DPRD," kata dia dalam diskusi daring, Rabu (10/3).

"DPRD ini bukan milik pimpinan dewan, tapi milik semua anggota dewan yang berada di DKI Jakarta," imbuhnya.

Pemprov DKI Jakarta sejak 2018 memang berencana menjual 25,26% persen kepemilikan saham mereka di bir Delta. Namun, rencana itu urung terealisasi lantaran pimpinan DPRD dan empat fraksi belum menentukan sikap.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dalam pernyataannya terakhir menyebut perlu rasionalisasi untuk menyetujui usulan Pemprov DKI Jakarta menjual saham bir Delta.

Namun, dia bilang, Delta hingga kini menjadi perusahaan di bawah BUMD yang menjadi penyumbang dividen terbesar kedua ke komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD tahun 2019 DKI Jakarta sebesar Rp100,4 miliar.

"Sangat dibutuhkan suatu analisa dari kajian yang komprehensif atas rencana divestasi saham kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta," ujar dia menjelaskan.

Sementara itu, Basri menilai, izin penjualan saham bir Delta mestinya tidak berhak diserahkan ke satu pihak, termasuk ke pimpinan, apalagi belum dibahas di Paripurna DPRD. Oleh sebab itu, menurut dia, mekanisme pemberian izin tersebut mestinya dibahas di rapat paripurna.

Nantinya, semua fraksi akan mengambil sikap untuk menolak atau mengizinkan Pemprov DKI melepas kepemilikan saham mereka.

"Kalau mayoritas fraksi tidak mau menjual, dengan berbagai alasan, kita tidak bisa apa-apa. Kita serahkan mekanisme dewan. Tetapi jangan kita atau seseorang yang mengaku pimpinan terus menyatakan bahwa selama dia disitu dia tidak akan jual," katanya.

"Bukan dia yang berhak jual, tapi DPRD secara kolektif kolegial yang punya hak melepas atau mempertahankan. Ini teman-teman yang harus kita gaungkan bersama," imbuhnya.