Kemenkes Jamin Negara Tak Akan Gunakan Vaksin Kedaluwarsa

Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjamin pemerintah tidak akan pernah memberikan vaksin virus corona (Covid-19) kedaluwarsa terhadap penduduk Indonesia. Pemerintah, lanjut Nadia, akan maksimal melakukan percepatan vaksinasi guna mengejar masa kedaluwarsa vaksin.

Saat ini, vaksin Sinovac batch I sebanyak 1,2 juta akan habis masa kedaluwarsa di Maret 2021, dan 1,8 juta dosis Sinovac habis Mei 2021, serta 1,1 juta AstraZeneca akan habis masanya pada Mei 2021.

"Kita tidak akan memberikan vaksin yang masa simpannya [kedaluwarsa] sudah habis kemudian diberikan. Ini sudah melalui kajian, BPOM menetapkan masa simpan 6 bulan, kalau sudah melalui masa simpan kita tidak akan gunakan lagi," kata Nadia dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/3).

Nadia menegaskan keamanan dan kemanjuran vaksin yang akan diterima masyarakat merupakan tujuan utama. Oleh sebab itu, ia menyebut sebanyak 1,2 juta dan 1,8 juta vaksin Sinovac telah habis diberikan untuk tenaga kesehatan dan juga beberapa petugas pelayanan publik dan warga lanjut usia (lansia).

Sementara untuk AstraZeneca, Nadia optimis vaksinasi 1,1 juta dosis vaksin produksi perusahaan asal Inggris itu dapat dikebut sebelum masa kedaluwarsa pengiriman batch pertama berakhir pada Mei 2021.

"Ini 1,1 juta dosis akan kita berikan pada dosis pertama pada seluruh sasaran ya. Dengan kecepatan saat ini misalnya 300 ribu dosis per hari, maka seharusnya bisa kita selesaikan dalam empat hari," kata dia.

Lebih lanjut, sebanyak 1.113.600 dosis vaksin AstraZeneca yang tiba di Indonesia 8 Maret lalu rencana awalnya akan digunakan untuk sasaran vaksinasi tahap kedua, yakni petugas pelayanan publik dan warga lanjut usia di Indonesia. Kedepannya, dalam batch I hingga Juni nanti, Indonesia akan kedatangan total 11.740.800 AstraZeneca dalam bentuk vaksin jadi.

Namun demikian, Nadia juga mengatakan pihaknya saat ini tengah mengkaji ulang sasaran vaksinasi yang menggunakan vaksin AstraZeneca. Upaya ini dilakukan usai vaksin AstraZeneca menuai masalah terkait dugaan pembekuan darah akibat penyuntikan vaksin tersebut.

Adapun pengkajian ulang ini dilakukan bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI).

"Kami mengikuti apa yang menjadi arahan BPOM, karena kita tahu, BPOM bersama ITAGI sedang melihat kembali apakah kriteria penerima vaksin yang sudah dikeluarkan, yang diujikan vaksin produksi Sinovac Bio Farma ini juga akan sama dengan kriteria vaksin yang akan kita gunakan untuk AstraZeneca," kata Nadia.

Perihal ketersediaan vaksin, Indonesia tercatat sudah memiliki 39,1 juta vaksin . Rinciannya 3 juta vaksin jadi dari Sinovac, dan 35 juta vaksin mentah (bulk) Sinovac yang kini tengah diolah PT Bio Farma (Persero). Ditambah 1,1 juta dosis vaksin perusahaan farmasi Inggris, AstraZeneca, yang tiba di Indonesia 8 Maret lalu.

Di tengah kedatangan puluhan juta vaksin itu, pemerintah diminta memperhatikan masa kedaluwarsa vaksin.

BPOM RI mempercepat masa kedaluwarsa Sinovac batch pertama yang awalnya di kemasan Sinovac sampai 2023, namun dipangkas menjadi Maret 2021. Percepatan itu wajar dilakukan untuk vaksin yang dikeluarkan melalui izin penggunaan darurat (EUA).

Tak hanya itu, AstraZeneca juga diperkirakan akan kedaluwarsa pada Mei 2021. Padahal 1,1 juta dosis vaksin itu belum mulai digunakan imbas dugaan AstraZeneca yang mengakibatkan kasus pembekuan darah di beberapa negara Eropa.