Kemenkes Buka Peluang Vaksinasi Masyarakat Rentan Mulai Mei

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka peluang untuk memulai program vaksinasi Covid-19 yang menyasar masyarakat umum atau warga rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi mulai Mei 2021. Syaratnya, ada percepatan kedatangan paket vaksin. 

Rencana itu terhitung molor dari target awal pada alur waktu atau timeline vaksinasi Kemenkes yang sedianya mulai melangsungkan penyuntikan vaksin ke masyarakat umum pada April 2021.

"Kita selalu berusaha mempercepat misalnya [vaksin] Novavax yang akan datang bulan Juni akan dinegosiasikan apakah bisa sekitar Mei kita terima. Maka kita sudah bisa langsung memulai vaksinasi kepada masyarakat rentan," kata Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam acara daring, Rabu (17/3).

Nadia lantas memaparkan data yang memperlihatkan jumlah cakupan vaksinasi yang akan didatangkan ke Indonesia selama periode 2021 hingga kuartal pertama 2022. Tercatat dalam kurun Januari-Juni 2021, pemerintah hanya mampu mendatangkan sekitar 95,6 juta dosis vaksin.

Sementara sekitar 245 juta dosis vaksin akan didatangkan pada periode Juli-Desember 2021. Dilanjutkan sebanyak 85,2 juta dosis vaksin yang dijadwalkan tiba di Indonesia pada Januari-Maret 2022.

Secara keseluruhan, Indonesia akan mendatangkan sekitar 426 juta dosis vaksin yang bakal menyasar 181,5 juta penduduk Indonesia. Upaya itu dilakukan untuk mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona.

"Jumlah vaksin yang cukup besar itu baru akan kita terima pada periode Juni-Juli 2021," jelasnya.

Lebih lanjut, 426 juta dosis vaksin itu diketahui berasal dari perusahaan farmasi Sinovax, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Selain itu, Indonesia juga tercatat menerima 78 juta dosis vaksin dari COVAX Facility.

Vaksin dari COVAX merupakan skema kerjasama multilateral Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI). Fasilitas tersebut merupakan kerjasama pengembangan vaksin antara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan GAVI.

Dengan melihat alur penerimaan vaksin itu, Nadia menegaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi hanya akan dimulai apabila vaksin tersebut tiba di Indonesia dan telah mengantongi izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Jadi kita melihat bahwa pelaksanaan vaksinasi itu berdasarkan jumlah vaksin yang akan kita terima," pungkas Nadia.