Suka Cita dan Waswas Warga Sambut Mudik Lebaran

Tidak berbeda dengan Maftuhah, Azhari (52) yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan (Opang) juga menyambut baik rencana pemerintah tidak melarang mudik.

Bagi Azhari yang sehari-hari mangkal di kawasan Stasiun Pasar Senen, keputusan mengizinkan mudik membawa harapan banyaknya penumpang kereta api.

"Yang penting pengunjung rame, kita juga rame," kata Azhari.

Sejak pandemi melanda, Azhari mengaku pendapatannya anjlok. Selama ini, ia mengandalkan penumpang kereta api dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Namun, saat ini hanya ada dua kereta malam yang datang ke Pasar Senen, satu kereta pagi, dan dua kereta siang. Selain kereta jarak jauh, ia dan kawan-kawannya bergantung pada KRL dari Bekasi dan Cikarang.

"Sekarang kan kereta malem 2 doang jadi palingan narik sekali. Kalo enggak dapat begadang doang kita," keluh Azhari.

Tahun lalu, ketika pemerintah melarang mudik lebaran, ia mengaku mendapatkan kesulitan karena jumlah penumpang yang juga menurun, terutama saat arus balik.Oleh karena itu, iaberharap tahun ini tidak ada lagi larangan mudik agar penantiannya di Pasar Senen tidak sia-sia.

"Maunya begitu (tidak ada larangan mudik), jadi nggak sia-sia kita begadang. Kereta kan banyak, penumpang juga mendingan. Bisa buat bayar utang," kata Azhari berharap.

Azhari (52) seorang tukang ojek pangkalan di kawasan stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ia berharap izin mudik membuat stasiun ramai. (CNN Indonesia/ Syakirun Niam)

Sementara itu, Devi Yudianto (26) seorang mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menilai izin mudik sebaiknya digelontorkan pemerintah dengan catatan 50 persen masyarakat telah mendapatkan vaksin Covid-19.

"Asal memang setidaknya 50 persen lah warganya sudah divaksin, no problem," kata pria yang mengaku karib disapa Devo itu kala ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat.

Meskipun tak hapal sudah berapa persen populasi yang menerima vaksin Covid-19 di Indonesia, ia menilainya masih kecil. Pasalnya, kata Devo, vaksinasi itu kini baru memasuki tahapan kedua.

"Biasanya yang jadi penyebar kan populasi umum, bukan populasi rentan aja," ucap Devo.

Lebih lanjut, Devo menyarankan agar izin mudik hanya diberikan terhadap orang-orang yang telah melakukan vaksinasi.

Hal ini, menurutnya, seperti yang diberlakukan di luar negeri. Di Arab Saudi misalnya, orang diizinkan melakukan ibadah haji dengan catatan telah melakukan vaksinasi Covid-19.

"Dia mengizinkan orang buat haji asal punya sertifikat vaksin," kata Devo.

Devi Yudianto (26) mahasiswa S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ditemui di Lerpustakaan Nasional, Jakarta Pusat. (CNN Indonesia/ Syakirun Niam)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka peluang untuk memulai program vaksinasi Covid-19 yang menyasar masyarakat umum atau warga rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi mulai Mei 2021. Syaratnya, ada percepatan kedatangan paket vaksin.

Rencana itu terhitung molor dari target awal pada alur waktu atau timeline vaksinasi Kemenkes yang sedianya mulai melangsungkan penyuntikan vaksin ke masyarakat umum pada April 2021. Secara keseluruhan, Indonesia akan mendatangkan sekitar 426 juta dosis vaksin yang bakal menyasar 181,5 juta penduduk Indonesia. Upaya itu dilakukan untuk mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona.

Selain itu, tahapan pertama vaksinasi yang menargetkan 1,4 juta nakes diperkirakan Kemenkes molor dari target awal. Pemerintah sebelumnya yakin bisa merampungkan penyuntikan vaksin terhadap seluruh sasaran tenaga kesehatan pada Februari 2021.

Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Sugiyanto mengakui target vaksinasi ke tenaga kesehatan mundur salah satu penyebabnya adalah keraguan akan vaksin tersebut. Pihaknya pun mengaku optimistis setidaknya Maret ini seluruh target vaksinasi nakes rampung.