KPK Panggil Politikus Gerindra Terkait Korupsi Ekspor Benur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil politikus Partai Gerindra, Miftah Nur Sabri dalam kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster (benur).

Miftah diperiksa sebagai saksi. Ia merupakan mantan staf khusus bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Diagendakan pemeriksaan saksi-saksi yaitu Miftah Nur Sabri selaku dosen/mantan staf khusus menteri KKP," kata Pelaksana tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Senin (22/3).

Belum diketahui keterangan yang akan digali dari Miftah. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan Edhy Prabowo, yang juga politikus Gerindra.

Miftah juga tercatat sebagai Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

Selain Miftah, lembaga antirasuah juga memeriksa enam saksi lainnya. Mereka ialah pengacara Robinson Paul Tarru; Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno Hatta), Habrin Yake;

Kemudian Kepala BKIPM KKP, Rina; Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anton; serta pihak swasta, Setiawan Sudrajat dan Melinda.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP [Edhy Prabowo]," ujar Ali.

Dalam kasus ini, penyidik KPK tengah mengusut aliran uang dugaan korupsi izin ekspor benur ke sejumlah pihak. Lembaga antirasuah menduga Edhy membagi-bagikan uang tersebut.

Sejauh ini, KPK menduga uang korupsi terkait izin ekspor benur mengalir ke perusahaan Edhy dan istrinya Iis Rosita Dewi, serta pedangdut Betty Elista.

Baru enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Edhy Prabowo; stafsus Edhy, Safri dan Andreau Misanta Pribadi; Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi; staf istri Edhy, Ainul Faqih; sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin; dan Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama, Suharjito.