Gedung Utama Kejaksaan Agung Dibongkar, Dicap Tak Layak Pakai

CNN Indonesia | Rabu, 31/03/2021 08:35 WIB
Kejaksaan Agung mulai membongkar Gedung Utama yang mengalami kebakaran setelah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Renovasi Gedung Kejagung dibatalkan. Gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kejaksaan Agung mulai membongkar Gedung Utama yang mengalami kebakaran pada Agustus 2020 setelah proses tersebut disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Selasa (30/3).

Persetujuan diperlukan lantaran gedung Kejagung merupakan barang milik negara yang terdata pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan pembongkaran ini berarti renovasi tidak akan dilakukan terhadap gedung tersebut.


"Pembongkaran Gedung Utama Kejaksaan Agung telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan RI untuk penghapusan dan penjualan bongkaran bangunan tersebut," kata Leonard dalam keterangan tertulis.

Pembongkaran itu pun dilakukan usai mendapat analisis dari tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam hal ini, kata dia, gedung dinilai sudah tidak layak untuk digunakan kembali setelah hangus terbakar tahun lalu. Pembongkaran gedung itu diklaim pihaknya tak akan mengganggu tugas operasional di kantor aparat penegak hukum tersebut.

"Bangunan tidak memungkinkan untuk dipergunakan kembali maka bangunan gedung harus dibongkar," kata dia.

"Pembongkaran bangunan Gedung Utama Kejaksaan Agung harus dilaksanakan dengan memperhatikan Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) serta tidak mengganggu tugas operasional kantor Kejaksaan Agung," tambahnya lagi.

Gedung Kejaksaan Agung yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam Nomor 1, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terbakar pada Sabtu (22/8) malam. Api baru dapat dipadamkan keesokan harinya.

Walhasil, aparat mengajukan penambahan anggaran Rp400 miliar dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 untuk pembangunan kembali Gedung.

Diperkirakan, kerugian akibat kebakaran gedung utama mencapai Rp1,1 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari dua jenis kerugian, yakni bangunan dan barang-barang lain yang berada di dalam gedung tersebut.

"Kejaksaan memohon kiranya Komisi III DPR dapat mendukung dan menyetujui tambahan anggaran di tahun 2021 sebesar Rp400 miliar untuk pembangunan kembali gedung utama Kejaksaan," kata Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi dalam rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9).

(mjo/pmg)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK