Parpol Koalisi soal Reshuffle Kabinet: Hak Prerogatif Jokowi

CNN Indonesia | Selasa, 13/04/2021 17:00 WIB
PPP-Gerindra sebagai partai koalisi pendukung pemerintah menilai reshuffle kabinet yang berembus merupakan hak prerogatif Jokowi. Reshuffle kabinet Jokowi. (Foto: Muchlis - Biro Setpres)
Jakarta, CNN Indonesia --

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) angkat bicara merespons isu reshuffle atau kocok ulang kabinet yang berembus usai penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta pembentukan Kementerian Investasi disetujui oleh DPR RI.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Achmad Baidowi, menyatakan PPP sebagai salah satu partai politik koalisi pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo untuk menunjuk sosok yang akan menduduki jabatan Mendikbud Ristek serta Menteri Investasi.

"PPP sebagai parpol koalisi pemerintahan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan siapa-siapa yang dianggap layak dipercaya untuk jadi menteri yang ditunjuk dan itu hak prerogatif yang melekat kepada beliau sebagai presiden," kata pemilik sapaan akrab Awiek itu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/4).


Selain itu, Awiek menilai, reshuffle kabinet merupakan konsekuensi dari perubahan nomenklatur kementerian.

"Itu konsekuensi dari perubahan nomenklatur kementerian yang memungkinkan perubahan pejabat yang diberi kepercayaan," ucap Wakil Ketua Baleg DPR RI itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hal yang wajar dan bisa dilakukan kapan pun sesuai kebutuhan Jokowi.

Namun, ia mengaku tak mau merespons terkait kabar yang menyebutkan Nadiem Makarim akan diganti dari jabatan Mendikbud usai Kemenristek dilebur ke Kemendikbud.

Pemilik sapaan akrab Habib itu juga tak mau berkomentar banyak terkait wacana bahwa Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akan menduduki kursi Menteri Investasi nantinya.

"Jadi yang paling paham keperluan seperti apa, user-nya presiden. formatnya seperti apa, jumlahnya berapa, nama kementerian itu yang paling paham presiden, beliau tentu sangat berkepentingan menyukseskan kinerja beliau. Ini sudah tahun kedua, jadi mau meninggalkan legacy yang signifikan untuk bangsa dan negara ini," kata Habib.

Meski begitu, anggota Komisi III DPR RI itu menyatakan bahwa Partai Gerindra sebagai parpol koalisi pendukung pemerintah akan mendukung langkah apapun yang dilakukan Jokowi terkait wacana reshuffle kabinet.

"Kita sebagai pendukung pemerintah, mendukung apapun yang dilakukan presiden," ucapnya.

Untuk diketahui, isu reshuffle kabinet berembus usai Rapat Paripurna DPR RI menyetujui penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek serta persetujuan pembentukan Kementerian Investasi.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi selaku Presiden. Sebagai partai pendukung pemerintah, menurutnya PDIP menyerahkan kepada Jokowi.

Dia juga berkata, PDIP selalu taat pada aturan main dalam berpolitik, sebagaimana diajarkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"PDIP oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," kata Hasto dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (10/4).

(mts/pris)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK