Di sisi lain, Ubaid menilai akan banyak permasalahan baru usai peleburan Kemendikbud dan Kemenristek. Ibarat sopir dan bus, Nadiem akan kesulitan mengemudi jika tetap menempati posisi menteri usai dilebur.
"Sopirnya nanti tidak konsen. Jujur ini bukan dunianya Pak Nadiem," ucap dia.
Jika Nadiem masih menjadi menteri usai peleburan dua kementerian itu, Ubaid menilai, mantan bos Gojek itu akan menghadapi permasalahan baru terkait riset.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ubaid menjelaskan banyak problem lintas sektoral mulai dari sektor energi, SDM, ekonomi, pertanian, dan masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak berbasis riset.
Selain itu, kemampuan perguruan tinggi melakukan riset banyak yang tidak berkontribusi pada kebijakan-kebijakan strategis yang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat.
"Saya enggak yakin akan berjalan mulus [di tangan Nadiem]. Tetapi dengan indikator yang ada, soal riset tidak akan terpenuhi nantinya," ucap Ubaid.
Belum lagi kemampuan Nadiem mengelola program dan keuangan. Sebab, anggaran untuk pendidikan diambil dari APBN dan jumlahnya tidak sedikit.
Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi X DPR RI di tahun 2021 anggaran untuk Pendidikan adalah 20 persen dari APBN atau sebesar Rp550 triliun.
"Kalau dia tidak punya kemampuan untuk mengelola program, maka ini akan menjadi pemborosan negara. Apalagi ini menyangkut amanah dari masyarakat soal APBN," tuturnya.
Sementara itu pakar pendidikan Indra Charismiadji menilai, penempatan Nadiem sebagai mendikbud sejatinya kurang tepat dari awal. Ia menilai, Nadiem tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengelola lembaga pendidikan.
"Jadi sebetulnya kami semua sangat pesimis dengan Kemendikbud di bawah Nadiem dalam mengelola program. Bukannya mengecilkan, dia cerdas tapi sepertinya tempatnya bukan di pendidikan," ucap Indra.
Dalam membuat suatu program, Indra melihat Nadiem tidak mempunyai basis data dan kajian yang kuat. Bahkan banyak program Nadiem yang tidak ada naskah akademiknya.
Nadiem juga dinilai mempunyai masalah komunikasi karena cenderung satu arah. Hal tersebut akan sulit jika Nadiem harus melakukan penyesuaian setelah Kemenristek disatukan.
Untuk itu, ia menyarankan Jokowi dan jajarannya untuk lebih selektif dalam memilih menteri.
"Kalau boleh kami pegiat pendidikan menyarankan, siapa tahu reshuffle, tapi belum diketok palu, saya menyarankan Jokowi bisa memanggil tokoh pendidikan di Indonesia suruh mikir membangun SDM yang unggul itu gimana," ucapnya.
(yla/pris)