Pimpinan Komisi IX: DPR Dukung Penggunaan Vaksin Nusantara

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena mengklaim seluruh anggota DPR mendukung penggunaan vaksin Nusantara. Melki membantah jika ada anggota dewan yang tak setuju dengan penyuntikan vaksin tersebut.

"Semua fraksi mendukung. Di Komisi IX enggak ada yang enggak mendukung. Komisi IX dan DPR RI mendukung," kata Melki di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/4).

Melki baru saja menjalani pengambilan sampel darah untuk vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto. Menurutnya, pengambilan sampel darah juga diikuti oleh sejumlah anggota DPR Komisi IX lainnya.

Politikus Partai Golkar tersebut tak merinci siapa saja anggota dewan yang sudah diambil sampel darahnya. Namun, kegiatan ini diikuti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

"Kami semua diambil darahnya, diuji ini bagi yang memenuhi syarat itu dia masuk uji klinis tahap dua. Bagi yang tidak memenuhi syarat itu berarti pengobatan pribadinya dia," ujarnya.

"Jadi, hak untuk mendapatkan pengobatan adalah hak individual setiap orang. Tidak ada urusan sama lembaga negara," kata Melki.

Lebih lanjut, Melki menyatakan keberadaan vaksin Nusantara harus mendapatkan dukungan di tengah situasi negara-negara lain sulit mendapatkan vaksin Covdid-19. Terlebih, vaksin yang sudah tersedia ternyata menemukan sejumlah masalah.

Ia lantas mengutip pengakuan China soal efikasi Vaksin Sinovac rendah dan Vaksin AstraZeneca yang keamanannya menimbulkan pro dan kontra.

"Mumpung ada produksi seperti ini [vaksin Nusantara] kita dukung, dalam negeri pula. Jadi, kita ingin segera bisa diproses kalau memang ini oke," ujarnya.

Senada, Sufmi Dasco Ahmad juga menyatakan dukungannya terhadap vaksin yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tersebut.

"Kita tahu vaksin-vaksin dari luar ini masuknya juga enggak gampang ke Indonesia, apalagi saat sekarang ini embargo vaksin dilakukan oleh negara-negara penghasil vaksin. Oleh karena itu kita harus support vaksin-vaksin yang ada," kata Dasco.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris komisinya tidak pernah menyepakati penyuntikan vaksin Nusantara secara kolektif. Menurutnya, penyuntikan Vaksin Nusantara yang diikuti sejumlah pimpinan dan anggota Komisi IX DPR pada hari ini dilakukan secara pribadi.

Juru Bicara Vaksinasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lucia Rizka Andalusia menegaskan pihaknya belum mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) fase II vaksin Nusantara.

Pernyataan itu ia sampaikan menyusul sejumlah anggota DPR yang bakal menjalani pengambilan sampel darah sebagai rangkaian dari proses uji dan pemberian vaksin Nusantara.

"Tidak ada izin uji klinik fase II yang dikeluarkan oleh BPOM untuk vaksin Nusantara," kata Rizka saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/4).