Kemenkes Minta Tim Vaksin Nusantara Tunggu Rekomendasi BPOM

Kementerian Kesehatan (Kesehatan) meminta proses penelitian Vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti rekomendasi dan prasyarat yang diberikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi juga meminta agar tahapan penelitian vaksin Nusantara mengikuti kaidah penelitian sesuai dengan anjuran pengembangan vaksin Virus Vorona oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Tunggu saja rekomendasi dari BPOM selaku pihak berwenang yang mengeluarkan izin penggunaan vaksin di Indonesia," kata Nadia melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/4).

Nadia juga memastikan bahwa pemerintah akan selalu mendukung pengembangan vaksin karya anak bangsa. Namun, terkait penggunaan dalam program vaksinasi nasional, maka jenis vaksin tersebut harus sesuai kaidah penelitian dan memiliki manfaat dalam pembentukan antibodi.

Sebab, vaksin merupakan salah satu upaya negara dalam menekan laju penularan Virus Corona. Kemenkes pun telah menargetkan sebanyak 181.554.465 orang menjadi sasaran program vaksinasi nasional yang diharapkan dapat mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona.

"Pemerintah akan memastikan keamanan dari setiap vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk program vaksinasi," pungkasnya.

Vaksin Nusantara kembali menjadi perbincangan publik usai sejumlah pihak dilaporkan telah menjalani pengambilan sampel darah yang menjadi metode pelaksanaan vaksin yang menggunakan pendekatan sel dendritik ini.

Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku bahwa dirinya yang pertama kali rampung menjalani pengambilan sampel darah itu.

Ditemui di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada Rabu (14/4) kemarin, Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo juga ikut melakukan hal serupa.

Ia menyebut pengambilan sampel darah ini juga diikuti oleh sejumlah anggota DPR lintas fraksi. Di antaranya yakni Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi Golkar, Melki Laka Lena.

Proses itu tetap dilakukan meski BPOM secara tegas mengatakan bahwa pihaknya hingga hari ini belum memberikan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II vaksin Nusantara.

Keputusan BPOM menyusul beragam temuan, mulai dari komponen yang digunakan dalam penelitian tidak sesuai pharmaceutical grade, kebanyakan impor, hingga antigen virus yang digunakan bukan berasal dari Virus Corona di Indonesia sehingga tidak sesuai dengan klaim vaksin karya anak bangsa.