Ibu Kota Baru Berpotensi Tekan Ketimpangan Ekonomi RI

CNN Indonesia | Jumat, 16/04/2021 20:22 WIB
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkapkan ketimpangan ekonomi di Indonesia cukup tinggi di mana perekonomian masih terpusat di Pulau Jawa. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkapkan ketimpangan ekonomi di Indonesia cukup tinggi di mana perekonomian masih terpusat di Pulau Jawa. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).
Jakarta, CNN Indonesia --

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menilai pemindahan ibu kota negara (IKN) berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia yang 'menganga'.

"Memindahkan ibu kota bukan sesuatu yang baru dan itu jadi kebutuhan. Di konteks ini, penting untuk membangun Indonesiasentris, tidak hanya Jawasentris, bahkan Jakartasentris," ujar Yustinus dalam diskusi yang diselenggarakan Narasi Institute secara virtual, Jumat (16/4).

Pasalnya, menurut Yustinus, tingkat ketimpangan di dalam negeri cukup tinggi. Salah satunya tercermin dari kondisi simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) bank yang mencapai Rp6.737 triliun.


Dari jumlah sebanyak itu, sekitar Rp6.150 triliun atau 91 persennya ada di Jakarta. Sisanya, baru tersebar di 33 provinsi lain di tanah air.

"91 persen DPK ada di Jakarta, ini sangat timpang," katanya.

Bukan cuma masalah uang, dari sisi produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi pun sekitar 80 persen diantaranya ada di Pulau Jawa. Baru sisanya 20 persen tersebar di pulau-pulau lain.

"Nah ini kalau tidak segera kita atasi dengan kebijakan dan terobosan afirmatif bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal," tuturnya.

Kendati begitu, Yustinus tak memungkiri kondisi ketimpangan ini tak serta merta mampu diatasi oleh pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tapi, perlu juga kebijakan-kebijakan lain yang terus dipikirkan pemerintah.

Untuk pemindahan ibu kota negara sendiri, Yustinus mengaku sebenarnya memang belum ada pembicaraan formal yang menyeluruh antar kementerian/lembaga. Rapat terakhir secara formal bahkan terakhir kali pada tahun lalu.

"Sebenarnya pemerintah juga belum ada diskusi lanjutan, yang terakhir secara formal ada di sidang kabinet 20 Februari 2020. Ini memang terus dilakukan pendalaman, kajian," jelasnya.

Senada, mantan menteri perencanaan pembangunan nasional Andrinof Chaniago juga melihat pentingnya pemerataan ekonomi dan penurunan ketimpangan dalam agenda pembangunan Indonesia. Salah satunya dengan melakukan pemindahan ibu kota negara.

"Selama ini pembangunan ekonomi terpusat di Jawa, segala macam industri dibangunnya di sini, sementara di luar Jawa masih kurang. Hal ini membuat permasalahan ketimpangan di Indonesia dan semakin timpang, kasihan orang-orang di daerah pinggir dan timur," ucap Andrinof pada kesempatan yang sama.

Untuk itu, menurutnya, perlu ada terobosan kebijakan agar pembangunan di luar Jawa bisa segera dikejar. Sebab kalau tidak, ada risiko Pulau Jawa semakin 'keberatan beban' ke depan.

"Ini juga untuk menyelamatkan Pulau Jawa dari kehancuran ekosistem, begitu juga Jakarta, apalagi pertumbuhan penduduk di Jabodetabek rata-rata 4 persen per tahun, ini jauh lebih tinggi dari 33 provinsi lain," tuturnya.

Kendati begitu, Andrinof menekankan pemindahan tetap harus dilakukan dengan kajian yang mendalam. Begitu juga ketentuan perundang-undangan yang sesuai. 

[Gambas:Video CNN]



(uli/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK