LBH Kesehatan Kritik BPOM soal Vaksin Nusantara

LBH Kesehatan mengkritik sikap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait polemik uji klinis Vaksin Nusantara yang dianggap bermasalah.

Aktivis LBH Kesehatan, Iskandar Sitorus menyebut tindakan BPOM seolah bak 'dewa' lantaran memutuskan proses penelitian vaksin gagasan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu mengandung problem. BPOM pun pada evaluasi uji klinis tersebut menyarankan penelitian Vaksin Nusantara diulang dari tahap praklinis hewan.

"Perilaku Policy nya BPOM itu jangan seperti sok 'Dewa', yang benar banget, super banget, suci banget, tidak bisa seperti itu. Ini keadaan yang luar biasa, keadaan yang tidak normal, jangan menyikapi sesuatu seperti yang dulu-dulu," kata Iskandar Sitorus di Semarang kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/4).

Dia pun mempertanyakan sikap BPOM. Sebab menurut Iskandar semestinya BPOM justru mendukung upaya pembuatan Vaksin Nusantara. Pasalnya, lanjut dia, jika disebut bahwa vaksin ini mengandung unsur asing, Iskandar lantas mempertanyakan bagaimana dengan Sinovac yang benar-benar murni diproduksi perusahaan asal China.

Di sisi lain, terkait munculnya keluhan dan efek samping Vaksin Nusantara menurut Iskandar, BPOM seharusnya cukup melakukan supervisi penelitian agar vaksin ini menjadi produk anak bangsa yang sempurna hingga produksinya yang tidak menggunakan anggaran negara.

"Kita masih bersyukur masih ada anak bangsa tanpa uang negara, tanpa membebani negara mau melakukan riset. Tidak ada hal yang baik ditemukan dari riset jika tidak ada riset, jika tidak ada kegagalan atau fail," tukas Iskandar Sitorus.

"BPOM justru seharusnya di sini mendukung, menjadi supervisi, kirim tim untuk menyempurnakan. Waktu akan ambil sinovac, juga BPOM kirim tim ke China, liat pabriknya, lihat produksinya," lanjut dia lagi.

Infografis Fakta-fakta Vaksin Nusantara Terawan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Iskandar pun menambahkan adanya keluhan atau kekurangan dari Vaksin Nusantara tidak perlu disikapi secara berlebihan dan menimbulkan kepanikan. Pasalnya, Vaksin Nusantara masih diujicobakan ke personal, belum ke tahap komunal. Bahkan lanjut dia, belum diproduksi.

"Dari mereka ini kan baru pada level, ini kami ada temuan ada uji coba, sudah uji klinis pada beberapa, kalau belum mari disempurnakan bersama," tutur Iskandar Sitorus.

Dia lantas membandingkan dengan Sinovac yang menurutnya di China pun tak efektif dan memunculkan banyak keluhan hingga pembekuan darah.

"Ironisnya, sinovac sendiri di China justru dianggap tidak efektif, banyak keluhan juga hingga bisa menjadikan pembekuan darah," tambah Iskandar Sitorus.

Menyikapi adanya polemik atau perbedaan pendapat antara beberapa anggota DPR dan BPOM dalam menyikapi vaksin Nusantara, Sitorus berharap kondisi itu tak sampai menjadikan perseteruan antar-lembag. Karena, lanjut dia, politisasi vaksin saat ini juga terjadi di hampir seluruh Negara di dunia.

Sebelumnya, BPOM belum mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II Vaksin Nusantara karena belum memenuhi sejumlah syarat, di antaranya syarat cara pembuatan obat yang baik (CPOB).

BPOM juga merilis beberapa temuan mereka yaitu komponen yang digunakan dalam penelitian Vaksin Nusantara tidak sesuai pharmaceutical grade, kebanyakan impor, hingga antigen virus yang digunakan bukan berasal dari virus corona di Indonesia.