Kisruh Vaksin Nusantara dan Sederet Gaduh DPR saat Pandemi
CNN Indonesia
Minggu, 18 Apr 2021 06:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
DPR RI kembali menyita perhatian publik usai sejumlah anggotanya menjadi relawan vaksin Nusantara. Tindakan itu memicu kontroversi karena uji klinis vaksin Nusantara dinilai bermasalah.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengevaluasi uji klinis fase I vaksin Nusantara. BPOM berkesimpulan masih terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan uji kinik dengan standar Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) atau Good Clinical Practice (GCP).
BPOM menyarankan penelitian vaksin Nusantara diulang dari tahap praklinis hewan. Dengan begitu, saat masuk tahap uji klinis terhadap manusia, vaksin itu bukanlah sebuah percobaan yang belum pasti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah anggota DPR tak terima dengan keputusan BPOM. Anggota Dewan pun ramai-ramai menyatakan dukungan dengan menjadi relawan vaksin Nusantara.
Mereka mendatangi RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/4) untuk mengikuti pengambilan sampel darah. Vaksin Nusantara menggunakan metode dendritik sehingga membutuhkan sel darah putih pasien untuk dipaparkan dengan antigen dari virus Sars-Cov-2.
"Semua fraksi mendukung. Di Komisi IX, enggak ada yang enggak mendukung. Komisi IX dan DPR RI mendukung," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/4).
Kisruh vaksin Nusantara bukan satu-satunya kegaduhan yang melibatkan anggota DPR sejak pandemi virus corona melanda Indonesia. DPR RI kerap kali jadi buah bibir karena menelurkan kebijakan-kebijakan kontroversial selama pagebluk.
1. Undang-undang senyap
Saat pandemi masih seumur jagung, DPR RI mengejutkan publik dengan pengesahan sejumlah undang-undang kontroversial. Pengesahan dilakukan secara senyap di tengah pembatasan sosial.
Rangkaian aksi dimulai lewat pengesahan Revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Mei 2020. Undang-undang itu tiba-tiba disahkan meski masih diwarnai kritik publik.
Lima bulan kemudian, DPR RI mengetok omnibus law UU Cipta Kerja. Padahal, sejumlah kalangan masyarakat menyatakan penolakan terhadap undang-undang inisiatif Presiden Joko Widodo itu.
Tanda-tanda pengesahan UU Cipta Kerja terendus publik saat para anggota dewan rapat di hotel mewah. Lalu, DPR menyatakan akan mengesahkan undang-undang itu pada 8 Oktober 2020.
Namun, pengesahan dipercepat. DPR RI menggelar sidang paripurna pada 5 Oktober. Hampir semua fraksi menyetujui pengesahan tersebut.
Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat menolak pengesahan. Namun, suara mereka tak mampu membendung kekuatan koalisi pendukung pemerintah di Senayan.
Pengesahan UU Cipta Kerja memicu gelombang aksi besar-besaran di berbagai daerah. Masyarakat terpaksa turun ke jalan meski pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Ratusan orang juga ditangkap polisi dalam sejumlah aksi. Sebagian orang yang tertangkap dikirim ke rumah sakit Covid-19 dengan alasan positif atau reaktif Covid-19.
2. Rapid test keluarga DPR
DPR RI juga pernah membuat heboh dengan menggelar rapid test untuk anggota dewan dan keluarga. Kegiatan dilakukan Maret 2020 saat Indonesia masih kekurangan alat tes Covid-19.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebut tes dilakukan untuk sekitar 2.000 orang. Jumlah itu meliputi 575 orang anggota DPR RI dan para anggota keluarganya.
Usai menjadi sorotan publik, DPR RI mengklarifikasi bahwa tes dilakukan tanpa uang negara. Indra bilang pendanaan berasal dari kantong pribadi sejumlah anggota dewan.
Jalan Berliku Pandemi Covid-19 di RI
BACA HALAMAN BERIKUTNYA TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK