PDIP Kritik Mobil Damkar DKI Kemahalan, Riza Siap Evaluasi

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik Pemprov DKI terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI pada APBD 2019 yang lebih mahal Rp6,5 miliar dari harga pasar.

Gembong mengatakan Pemprov DKI tidak memiliki perencanaan yang baik lantaran membeli mobil lebih mahal dari harga pasar.

"Dalam konteks ini perencanaan yang jelek, perencanaan yang tidak matang. Hasilnya apa? Hasilnya seperti rekomendasi BPK itu. ada perkiraan harga yang melebihi sekian miliar," kata Gembong kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/4).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu juga menduga hal ini tak hanya terjadi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran. Oleh karena itu, Gembong menyarankan Pemprov DKI memiliki perencanaan yang matang, supaya hal serupa tidak terulang.

"Yang kita tahu di Damkar saja, tapi jangan-jangan kan gitu, jangan-jangan hanya itu yang ketahuan," ujar dia.

"Karena itu sekali lagi soal perencanaan. Kita dorong kalau setiap SKPD mempunyai perencanaan yang baik, InsyaAllah kasus seperti ini tidak terjadi," kata Gembong menambahkan.

Bahan Evaluasi

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kelebihan bayar dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp6,5 miliar akan menjadi pembelajaran jajarannya. Riza memastikan pihak Dinas Gulkarmat DKI sudah mengembalikan kelebihan bayar tersebut.

"Kalau ada kelebihan bayar itu ketentuannya harus kembalikan ke kas negara. Namun demikian yang penting kita akan cek apa yg menjadi penyebab, besarnya, kenapa dan bagaimana bisa terjadi," ujar Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/4).

"Ada kekurangan di mana, itu yang paling penting, supaya menjadi evaluasi kita ke depan agar tidak terjadi lagi," kata Riza menambahkan.

Dalam laporan BPK Jakarta terdapat temuan terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran di Dinas Gulkarmat DKI Jakarta pada APBD 2019 yang lebih mahal Rp6,5 miliar dari harga pasar.

BPK mencatat total indikasi kerugian daerah sebesar Rp6,5 miliar dihitung dari selisih harga kontrak dengan harga riil untuk empat item berbeda dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Rincian selisih harga itu antara lain; unit submersible Rp761,67 juta, unit quick response Rp3,48 miliar, unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal (robot LUF 60) Rp844,19 juta, dan unit pengurai material kebakaran (robot MVF-5) Rp1,43 miliar.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkapkan bahwa BPK mencatat total indikasi kerugian daerah sebesar Rp6,5 miliar dihitung dari selisih harga kontrak dengan harga riil untuk empat item berbeda dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Menjawab kritikan tersebut, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Satriadi Gunawan mengatakan, pihaknya sudah mengembalikan kelebihan bayar tersebut.

"Sekarang kan ranahnya BPK ya, jadi kalau perkembangannya sudah 90 persen sudah kita kembalikan, dari TLHP (tindak lanjut hasil pengawasan) BPK," kata Satriadi.

Selain itu, Satriadi juga berdalih jika pengadaan tersebut tidak sia-sia, apalagi untuk dua unit robot pemadam kebakaran. Menurut Satriadi, pihaknya sudah menerjukan robot LUF 60 saat menanggulangi kebakaran di Apartemen Taman Sari dan Pasar Minggu beberapa waktu lalu.

"Kalau enggak ada robotik itu, 113 warga di Taman Sari bisa berdampak itu. Alhamdulillah kita punya LUF 60, kita masuk ke terowongan, ada trafo di bawah kita bisa padamkan," ujarnya.